Strategi Ekonomi Hijau Sulsel Disusun dalam RPJPD 2025-2045
RAKYAT.NEWS,MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel (Sekda Sulsel), Dr Jufri Rahman menghadiri Forum Konsultasi Publik tentang Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim, Pangan, dan Keadilan Gender di Four Points Makassar, Kamis (27/2/2025).
Provinsi Sulsel saat ini diberkati dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, provinsi ini juga dihadapkan pada tantangan besar akibat perubahan iklim yang berdampak signifikan pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga mampu bertahan dalam menghadapi perubahan iklim, memastikan ketahanan pangan, dan peka terhadap isu-isu gender.
Dalam pidatonya mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Jufri Rahman menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau tidak hanya tentang perlindungan lingkungan, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam.
“Fokus utama kita adalah mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya alam, serta menciptakan lapangan kerja hijau yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi,” ucap Jufri Rahman.
Bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen untuk menerapkan ekonomi hijau melalui berbagai kebijakan yang mengutamakan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” lanjutnya.
Dengan demikian, komitmen ini juga telah diwujudkan dalam pembangunan rendah karbon (PRK), upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta transformasi ekonomi hijau. Lebih dari itu, ekonomi hijau telah menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana tercermin dalam kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD 2025-2045, RPJPD 2025-2045, RPJMD, serta Renstra OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Tinggalkan Balasan