Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Bone Fahri Rusli mengkonfirmasi permasalahan tersebut. Menurutnya dari sejumlah program yang dijalankan, kondisi saat ini menjadikan Kota dengan julukan Bumi Arung Palakka tersebut dalam kondisi bangkrut.

“Bone tidak lagi terancam defisit, Bone sudah defisit, mulai pembayaran dana PEN, pemenuhan anggaran pilkada, penambahan kuota PPPK dan CPNS tentu menjadi beban saat ini, dan tidak ada lagi yang perlu disembunyikan lagi kalau Bone bangkrut,” bebernya.

“Tidak becus ini pengelolaan keuangan daerah. Saya tanya soal hasil parsial, hampir di semua lini ini dikurangi belanja pegawai, termasuk TPP tahun 2023 juga belum terbayar. Kondisi ini akan kelihatan di bulan Juni nanti saat pembahasan APBD Perubahan,” jelasnya.

Diapun mempertanyakan sumber dana yang akan dipakai Pemkab Bone untuk membayar utang tersebut. Pasalnya pendapatan asli daerah (PAD) juga disebut belum maksimal.

“Apa kira-kira mau dipakai bayar utang, Silpa tidak meningkat, PAD juga tidak meningkat dari hasil parsial. Pokoknya kacau sekali Bone,” imbuhnya.