RAKYAT NEWS, BONE – Anggota DPRD Kabupaten Bone Andi Muh Salam mengungkap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone, Sulawesi Selatan alami defisit anggaran APBD 2024 senilai Rp 100 miliar.

Dia menilai kondisi itu terjadi akibat pengelolaan keuangan daerah yang kurang baik ditambah dengan beban utang.

“Bone sudah defisit Rp 100 miliar, dan nanti akan ketahuan kalau ada program baru tidak ada anggarannya. Ini kita istilahnya gali lubang tutup lubang,” ungkapnya, Senin (25/3/2024), dikutip dari detiksulsel.

Pria yang akrab disapa Lilo turut prihatin dengan kondisi tersebut semakin parah ditengah potensi pembengkakan utang. Ditambah lagi, Pemkab Bone kini dibebankan pembayaran utang dan bunga dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dia menemukan banyak program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan, alhasil sejumlah proyek pembangunan terhenti.

“Pertama gara-gara utang Bone yang kita tahu tahun ini sudah mulai bayar pokok dan bunga. Banyaknya program-program yang hanya berdasar keinginan bukan kebutuhan. Mana (proyek pembangunan) Bola Soba mangkrak, karena memang dari awal orientasi yang salah,” tegasnya.

Selain itu, dana cadangan yang dimiliki Pemkab Bone setiap tahun totalnya Rp 45 miliar, namun ditahun 2024 penyediaannya tidak ada.

“Dana cadangan itu yang disisipkan setiap tahun dari APBD sejak tahun 2021 totalnya Rp 45 miliar, kami melihat di APBD tahun 2024 penyediaannya Rp 0, berarti tidak ada mi itu uang. Saya yakin anggaran itu sudah dipakai,” bebernya.

Legislator Fraksi NasDem ini berharap agar Pemkab Bone segera mencari solusi atas permasalahan tersebut.

“Sebenarnya ini kondisi keuangan tidak stabil ditambah lagi beban utang. Ini yang harus kita pikirkan utang, seandainya ada jalan langsung bayar saja itu utang,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Bone Fahri Rusli mengkonfirmasi permasalahan tersebut. Menurutnya dari sejumlah program yang dijalankan, kondisi saat ini menjadikan Kota dengan julukan Bumi Arung Palakka tersebut dalam kondisi bangkrut.

“Bone tidak lagi terancam defisit, Bone sudah defisit, mulai pembayaran dana PEN, pemenuhan anggaran pilkada, penambahan kuota PPPK dan CPNS tentu menjadi beban saat ini, dan tidak ada lagi yang perlu disembunyikan lagi kalau Bone bangkrut,” bebernya.

“Tidak becus ini pengelolaan keuangan daerah. Saya tanya soal hasil parsial, hampir di semua lini ini dikurangi belanja pegawai, termasuk TPP tahun 2023 juga belum terbayar. Kondisi ini akan kelihatan di bulan Juni nanti saat pembahasan APBD Perubahan,” jelasnya.

Diapun mempertanyakan sumber dana yang akan dipakai Pemkab Bone untuk membayar utang tersebut. Pasalnya pendapatan asli daerah (PAD) juga disebut belum maksimal.

“Apa kira-kira mau dipakai bayar utang, Silpa tidak meningkat, PAD juga tidak meningkat dari hasil parsial. Pokoknya kacau sekali Bone,” imbuhnya.