Strategi Ekonomi Hijau Sulsel Disusun dalam RPJPD 2025-2045
RAKYAT.NEWS,MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel (Sekda Sulsel), Dr Jufri Rahman menghadiri Forum Konsultasi Publik tentang Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim, Pangan, dan Keadilan Gender di Four Points Makassar, Kamis (27/2/2025).
Provinsi Sulsel saat ini diberkati dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, provinsi ini juga dihadapkan pada tantangan besar akibat perubahan iklim yang berdampak signifikan pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga mampu bertahan dalam menghadapi perubahan iklim, memastikan ketahanan pangan, dan peka terhadap isu-isu gender.
Dalam pidatonya mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Jufri Rahman menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau tidak hanya tentang perlindungan lingkungan, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam.
“Fokus utama kita adalah mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya alam, serta menciptakan lapangan kerja hijau yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi,” ucap Jufri Rahman.
Bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen untuk menerapkan ekonomi hijau melalui berbagai kebijakan yang mengutamakan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” lanjutnya.
Dengan demikian, komitmen ini juga telah diwujudkan dalam pembangunan rendah karbon (PRK), upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta transformasi ekonomi hijau. Lebih dari itu, ekonomi hijau telah menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana tercermin dalam kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD 2025-2045, RPJPD 2025-2045, RPJMD, serta Renstra OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Tentunya hal ini membuat, pengembangan rencana ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yang direpresentasikan dalam Kelompok Kerja Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan.
Penyusunan rencana induk dan peta jalan ekonomi hijau dilakukan secara inklusif dan berbasis data yang dikumpulkan dari 24 kabupaten/kota. Berbagai analisis telah dilakukan untuk mengkaji karakteristik dan tantangan tiap wilayah, serta merumuskan strategi dan intervensi yang sesuai.
Jufri Rahman menyatakan konsep ekonomi hijau ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan sosial, serta mengurangi risiko lingkungan. Dalam konteks ini, pengarusutamaan gender menjadi elemen krusial.
“Perempuan sering kali berada di garis depan dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan keluarga. Oleh karena itu, peran serta perempuan harus terintegrasi dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi hijau,” kata Jufri Rahman.
Dia juga mengatakan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.
Maka dari itu, melalui konsultasi publik ini, dengan lebih banyak memiliki kesempatan untuk berdiskusi, berbagi ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau di Sulsel.
“Saya mengajak semua pihak untuk berkontribusi aktif, memberikan masukan yang konstruktif, serta bekerja sama dalam mewujudkan visi ini,” harapnya.
Sementara itu, Dubes Kanada Jess Dutton mengatakan adanya kegiatan ini tentunya membuat dirinya bangga bisa bermitra dengan Pemprov Sulsel.
“Pastinya kami bangga dengan kemitraan kami saat ini dengan Pemprov Sulsel dan ICRAF melalui hal ini,” kata Jess Dutton.
Kemudian, Jess Dutton juga menyebut proyek ini diupayakan membuat intregasi lingkungan di Indonesia, terkhusus di Sulsel bisa lebih komperensif agar dapat membantu petani.
“Proyek ini akan dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung intregasi lingkungan yang lebih komperensif kedalam perencanan pembangunan, tetapi juga terlaksanakan di tingkat masyarakat. Membantu petani mengadopsi teknik pertanian cerdas iklim yang akan membantu mereka menanam lebih banyak makanan dengan cara lebih berkelanjutan dan pastinya membantu masyarakat,” jelas Jess Dutton.
“Mengapa kebijakan ini penting, kita telah melihat perubahan iklim memiliki dampak semakin besar terhadap kita semua, hal ini juga terjadi negara Kanada,” tutupnya. (*)
Tinggalkan Balasan