Pimti Pratama Kemenkum Sulsel Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti pertemuan masuk secara virtual dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pertemuan masuk ini adalah langkah awal dalam proses pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2024 di Ruang Rapat Kepala Kakanwil, Jumat (31/01/2025).

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pertemuan masuk ini merupakan kesempatan untuk membangun komunikasi dan sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta tim pemeriksa BPK RI, serta mencapai kesepahaman bersama dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan.

“BPK RI memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien serta sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Supratman.

Supratman juga menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi selama masa transisi saat ini untuk mendukung pemeriksaan keuangan, yang tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap manajemen keuangan negara.

“Pemeriksaan BPK RI memiliki peran yang sangat stralegis dalarn memastikan banwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik, efektif dan efisien, serta sesual dengan peraturan yang berlaku,” ujar Supratman.

Sementara itu, Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Surya, menegaskan bahwa pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya difokuskan pada aspek belanja semata.

“Kami akan memeriksa titik-titik yang berisiko dan berharap seluruh pemeriksa dapat bekerja secara komprehensif,” jelas Adhi Surya.

Adhi Surya juga menyoroti pentingnya efektivitas anggaran sesuai dengan arahan Presiden RI.

“Pencapaian anggaran bukan sekadar penyerapan 100%, tetapi bagaimana target dapat dicapai dengan modal yang lebih kecil dan efisien,” tuturnya.

Pemeriksaan BPK RI ini sejalan dengan prinsip Asta Cita, yang mendukung visi Presiden dalam memastikan belanja negara memiliki dampak positif, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, devisa, keunggulan iptek, serta memperkuat pertahanan dan keamanan.

Tujuan utama pemeriksaan ini adalah memberikan opini tentang kesesuaian laporan keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2024, untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan negara.

Peserta dari Pimti Pratama Kanwil Kemenkum Sulsel yang ikut dalam kegiatan ini antara lain Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Andi Basmal, Kepala Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Heny Widyawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Meydi Zulqadri, dan Pengelola Keuangan Kanwil Sulsel.

Setelah mengikuti pertemuan masuk ini, Kakanwil Andi Basmal menekankan kepada jajaran pengelola keuangan untuk bersikap kooperatif dan responsif dalam menyediakan data yang diperlukan oleh tim BPK RI saat pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024 berlangsung nantinya.