RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menutup akhir tahun 2025 dengan capaian kinerja yang menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada aspek kualitas layanan publik dan kontribusi penerimaan negara.

Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kanwil Kemenkum Sulsel yang berlangsung di Aula Pancasila, Selasa (9/12/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, memaparkan bahwa sepanjang 2025 kualitas layanan jajaran Kanwil mendapat apresiasi positif dari masyarakat.

Baca Juga
153 Pos Bantuan Hukum Bakal Hadir di Seluruh Kelurahan Makassar
Kakanwil Kemenkum Sulsel Apresiasi Pemkab Bulukumba Rampungkan Pembentukan KDMP di 136 Desa
Kemenkum Sulsel Dorong Sistem Peradilan Lebih Adil Lewat KUHAP Baru

Ia menjelaskan, hasil survei menunjukkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencapai 3,88 dari skala 4,00.

Nilai yang sama juga dicatat pada Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), yang menunjukkan tingkat integritas layanan dinilai tinggi oleh publik.

“Capaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan cerminan komitmen jajaran Kanwil dalam menjaga mutu pelayanan, sekalipun di tengah kondisi efisiensi anggaran yang ketat sepanjang tahun berjalan,” tegas Andi Basmal.

Ia menggarisbawahi pencapaian penting lainnya, yakni tidak adanya pengaduan masyarakat selama 2025, baik terkait kualitas maupun mekanisme layanan.

Andi Basmal juga menyebut jika SKM dan SPAK berada pada angka 3,88 serta tidak adanya pengaduan dari masyarakat, menunjukkan berjalan baiknya pelayanan di Kanwil Kemenkum Sulsel.

“Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan kita berjalan dengan baik. Tetapi kita tidak boleh berpuas diri, karena perbaikan harus terus dilakukan agar kualitas layanan semakin meningkat,” ujarnya.

Selain aspek pelayanan, Andi Basmal turut memaparkan capaian di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia menyebutkan jika sepanjang 2025, Kanwil Kemenkum Sulsel berhasil menyetor PNBP sebesar 12,6 miliar rupiah.

Angka tersebut terdiri atas 9 miliar rupiah dari layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan 3,6 miliar rupiah dari pelayanan Kekayaan Intelektual (KI).

YouTube player