RAKYAT.NEWS, SULSEL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat, di Aula Lantai II Kantor Kejari Jeneponto, Kamis (4/7/2024).

Dalam Rakor kali ini Tim Pakem melibatkan beberapa pihak terkait yakni pihak Kemenag Jeneponto, Kodim 1425 Jeneponto, Polres Jeneponto, MUI, FKUB dan Kesbangpol Jeneponto.

Rakor kali ini di pimpin oleh Kasi Intelijen Kejari Jeneponto Hendarta, SH, MH mewakili Kajari Jeneponto Teuku Lutfansyah Adhyaksa, SH, MH. Hadir pula mendampingi Kasi Intel yakniJaksa Fungsional Hamka Muchtar, SH, Zainuddin, SH, dan Nurmala Ramli, SH.

Dalam pelaksanaan kegiatan Rakor ini Kasi Intel Kejari Jeneponto Hendarta, selaku Wakil ketua Tim Koordinasi Pakem memberikan penjelasan singkat terkait Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dimana salah satu tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana UU Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 30 ayat (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan poin (d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

Baca Juga:
Kajari Teuku Luftansyah Tinjau Langsung Penyerahan Tali di DKP Jeneponto
Lagi, Kejari Jeneponto Musnahkan Barang Bukti Narkotika dan Sajam
Balla Aspirasi Kejari Jeneponto Memasuki Tahun Kelima, Kajari : Inovasi Untuk Menekan Aksi Unjuk Rasa

Tim Pakem pertama dibentuk pada tahun 1984 berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung tanggal 11 Mei 1984 kemudian tahun 1994 diubah dari Tim Pakem menjadi Tim Koordinasi Pakem sebagaimana Surat Keputuan Jaksa Agung tanggal 15 Januari 1994, dan terakhir tahun 2015 kembali berubah dengan menambahkan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat sehingga Surat Keputusan Jaksa Agung 25 September 2015 mengatur tentang tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepecayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat.

Tugas fungsi Tim Koordinasi Pakem selain fungsi pengawasan juga menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Aliran Keagamaan, meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum, mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab.