RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Polemik yang terjadi saat ini di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan sesaat sebelum berakhirnya jabatan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman jadi jeritan ratusan Aparatus Sipil Negara (ASN).

 

Hal itu disampaikan sejumlah ASN yang mengalaminya mewakili ratusan lainnya dalam konferensi pers, Selasa, 19 September di Makassar.

 

Mewakili ASN, Asruddin yang di non job dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel mengatakan apa yang terjadi ini tanpa dasar dan tidak sesuai aturan.

 

“Peraturan ASN terabaikan, harusnya ada tahapan karena ada aturan pasti. Ini tidak ada sama sekali pemberitahuan baikan tsunami menerjang secara tiba-tiba,” ujarnya.

 

Mantan pejabat Bupati Luwu Timur yang juga terlibat dalam pembebasan bandara Sorowako itu sangat menyayangkan insiden yang menimpa dirinya juga sejumlah ASN lain.

 

Mirisnya kata dia, terdapat sejumlah pejabat baru yang tidak sesuai dengan kapasitasnya bahkan pangkat yang tidak seharusnya berada dalam posisi tersebut.

 

“Ada Dinas yang kepala bidangnya pangkat III C sedangkan kepala seksinya berpangkat IV D juga ada yang tidak sama sekali ada kaitannya dengan latarbelakang pendidikan menjabat kepala dinas,” terangnya.

 

Perlakuan ini dinilai sangat tidak berdasar dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Hal yang sama diungkapkan, Basri (Dinas Pendidikan Pemprov Sulsel Non Job) juga menyayangkan dirinya menjadi salah seorang yang turut merasakan pil pahit dari ketidakadilan yang dilakukan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sesaat sebelum masa jabatannya berakhir.

 

Ia merasa tidak pernah melakukan kesalahan yang mengharuskan dirinya mengalami hal ini.

 

“Kalau di non job kan dari jabatan itu kan harus ada pemberitahuan terlebih dahulu, ada BAP, ada panggilan dari pimpinan, sedangkan ini sama sekali tidak ada pemberitahuan baik tertulis maupun lisan bahkan saya masih berada dalam ruangan sudah ada yang ketuk pintu dan menyatakan dirinya yang menempati posisi tersebut, kaget sudah pasti,” paparnya.