IKAMI Sulsel Kecam Dugaan Penganiayaan Ketua DPRD Soppeng terhadap Pejabat BKPSDM

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI Sulsel) menyatakan sikap tegas dan keprihatinan mendalam atas insiden dugaan penganiayaan yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Soppeng terhadap Kepala Bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Peristiwa tersebut diduga dipicu oleh persoalan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Umum IKAMI Sulsel, Andi In Amul Hasan, menilai insiden ini tidak dapat dipandang sebagai konflik personal semata atau sekadar miskomunikasi birokrasi.

Menurutnya, peristiwa tersebut mencerminkan krisis etika kepemimpinan serta buruknya tata kelola kekuasaan di tingkat pemerintahan daerah.

“Perbedaan pandangan dalam urusan administrasi ASN adalah hal yang wajar dalam birokrasi. Namun ketika konflik tersebut berubah menjadi dugaan kekerasan fisik oleh pejabat publik, maka itu adalah alarm keras bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan kita,” tegas Andi In Amul Hasan dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).

IKAMI Sulsel menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun, terlebih jika dilakukan oleh pimpinan lembaga legislatif yang secara konstitusional memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

Jabatan publik, menurut IKAMI Sulsel, menuntut kedewasaan, pengendalian diri, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan penggunaan kekuasaan secara emosional dan intimidatif.

Dalam pernyataannya, IKAMI Sulsel juga menyoroti persoalan penempatan PPPK yang dinilai tidak bisa dilepaskan dari sistem dan regulasi nasional, termasuk keterlibatan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Tekanan terhadap pejabat teknis di daerah justru dianggap menunjukkan ketidakpahaman terhadap batas kewenangan serta berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan jabatan.

“Ketika pejabat merasa berhak melampiaskan kekecewaan birokrasi dengan cara-cara kekerasan, maka yang terancam bukan hanya individu, tetapi wibawa institusi dan kepercayaan publik terhadap negara,” lanjut Andi In Amul Hasan.