IKAMI Sulsel Kecam Dugaan Penganiayaan Ketua DPRD Soppeng terhadap Pejabat BKPSDM

IKAMI Sulsel mendesak agar proses hukum atas dugaan penganiayaan tersebut berjalan secara terbuka, independen, dan tanpa intervensi kekuasaan.

Selain itu, organisasi kemahasiswaan ini meminta Badan Kehormatan DPRD Soppeng agar tidak bersikap pasif dan segera menjalankan fungsi etik secara objektif dan transparan.

Menurut IKAMI Sulsel, pembiaran terhadap tindakan semacam ini hanya akan menciptakan preseden buruk bagi praktik pemerintahan di masa mendatang.

Sebagai organisasi kemahasiswaan daerah, IKAMI Sulsel memandang insiden tersebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola kepemimpinan di daerah, khususnya terkait lemahnya internalisasi etika jabatan dan kepemimpinan publik, buruknya mekanisme penyelesaian konflik birokrasi, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aparatur sipil negara dan PPPK.

“Sulawesi Selatan tidak kekurangan pemimpin yang cerdas, tetapi sering kali kekurangan pemimpin yang beretika. Kekuasaan tanpa etika hanya akan melahirkan ketakutan, bukan keadilan,” tegas Andi In Amul Hasan.

IKAMI Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus berperan sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum, demokrasi, serta nilai-nilai kemanusiaan. (*)