Pemkot Palopo Dihadapkan Dilema : PSU Harus Jalan, Dana Belum Ada

RAKYAT NEWS, PALOPO – Pemerintah Kota Palopo menghadapi kesulitan dalam membiayai pemungutan suara ulang (PSU) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan PSU dan mendiskualifikasi Calon Wali Kota Trisal Tahir.

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Ansyar mengungkapkan bahwa opsi pendanaan PSU bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika daerah yang bersangkutan tidak mampu secara finansial. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait hal ini.

“Ada informasi rencananya akan dianggarkan oleh APBN kalau daerah yang tidak mampu. Kita belum secara resminya, cuma opsi itu ada,” katanya, dikutip dari Herald Sulsel, Sabtu (1/03/2025).

Ansyar juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat membiayai PSU dalam Pilkada Palopo ini.

“Kami menunggu juga arahan Bawaslu dan KPU. Kami mau melapor juga, yang jelas kalau Pilkada itu dibiayai oleh Pemda setempat. Kemarin (Pilkada serentak 2024) itu ada sharing karena ada Pilgubnya, sekarang ini kan Pilkada Wali Kota kan untuk Pilwali ya, tidak Pilgubnya, jadi menjadi tanggung jawab Pemkot Palopo,” tukasnya.