Tinjau Bendungan Bili-Bili, Ombudsman: Perlunya Kanal Informasi Terpadu

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) telah melakukan pengecekan terhadap operasional Unit Pengelolaan Bendungan (UPB) Bili-Bili, Rabu (19/2).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulsel, Ismu Iskandar, yang diterima oleh Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Pompengan Jeneberang, Nalvian, S.ST, MT, serta Kepala UPB Bili-Bili, Abd. Razak.

Dalam peninjauan tersebut, tim Ombudsman telah memeriksa Dam Control dan Monitoring System Telemetri Bendungan Bili-Bili untuk memastikan kondisi terbaru dari bendungan setelah terjadinya kenaikan tinggi muka air dan banjir beberapa kali terjadi di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros.

Informasi sebelumnya menyebutkan bahwa akibat tingginya curah hujan, inflow yang masuk ke Bendungan Bili-Bili meningkat dengan elevasi mencapai 99,77 meter di atas permukaan laut (Mdpl) pada tanggal 11 Februari 2025, melebihi batas normal sebesar 99,50 Mdpl.

“Kami melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi Spillway (pintu pelimpah air) untuk memastikan fungsi pengendalian air tetap berjalan optimal, khususnya dalam kondisi jika elevasi air waduk lebih tinggi dari elevasi muka air normal serta bagaimana agar fungsi menjaga pasokan air baku PDAM dan irigasi pertanian tetap terjaga,” ujar Ismu.

Dalam kesempatan ini, Ombudsman menyoroti pentingnya penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat terkait status siaga banjir dan operasional bendungan.

“Kami memperhatikan banyak sekali informasi yang beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa banjir di Maros dan Makassar disebabkan oleh pembukaan pintu air Bendungan Bili-Bili. Namun, hasil pemantauan kami menunjukkan bahwa daerah yang terkena banjir di Maros dan Makassar merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Tallo dan DAS Maros, bukan DAS Jeneberang yang dikendalikan melalui Bendungan Bili-Bili,” tegasnya.

Ombudsman Sulsel juga menekankan perlunya sistem atau kanal penyampaian informasi yang terpadu kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Balai Wilayah Sungai, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, serta stakeholder terkait lainnya.

“Penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai status siaga bencana banjir. Oleh karena itu, koordinasi antara lembaga terkait dalam Sistem Peringatan Dini harus diperkuat,” tambah Ismu.

Sistem penyampaian informasi terpadu sangatlah krusial untuk mencegah munculnya disinformasi dan kepanikan di kalangan masyarakat. Dengan adanya sistem ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terkini mengenai kondisi bendungan, curah hujan, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mitigasi.

Selain itu, sistem ini juga berperan dalam meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tindakan yang diambil dapat lebih cepat dan efisien dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi.

“Terlepas dari kondisi banjir yang memerlukan solusi dari semua pihak, kami mengapresiasi kerja keras Tim UPB Bili-Bili yang selalu siaga dalam memastikan keamanan dan kelancaran pengelolaan bendungan. Upaya mereka sangat penting dalam mengurangi risiko bencana bagi masyarakat sekitar,” tutup Ismu.