Desakan Pemekaran Bone Selatan, DPRD-DPD RI Minta Moratorium Dicabut

Sementara itu, senator asal Sulawesi Selatan, Andi Abd Waris Halid menyatakan bahwa DPD RI telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas pencabutan moratorium DOB Kabupaten Bone Selatan.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui langkah tersebut dan sekarang tinggal menunggu proses persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Presiden.

“Sebenarnya itu pemekaran Bone Selatan tidak ada kendala, cuma hanya persoalan moratorium. Insyaallah kalau moratorium sudah dicabut pasti diusulkan untuk pemekaran Bone Selatan,” kata Abd Waris, Sabtu (18/1).

“Komite 1 DPD sudah rapat kerja dengan Kemendagri untuk mencabut moratorium. Pada prinsipnya moratorium sudah disetujui untuk pencabutan dari Kemendagri, hanya saling terkait dengan Kemenkeu,” imbuh Waris.

Waris menjelaskan bahwa pemekaran Bone Selatan sangat diperlukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Dengan memenuhi syarat secara geografis dan administratif, pemekaran DOB Bone Selatan dianggap sudah mendesak.

“Orang di Selatan sangat menderita untuk mengurus pelayanan publik, makanya harus ada pemerintah di Bone Selatan. Saya berharap selaku senator asal Sulsel supaya pemekaran Bone Selatan bisa terwujud secepatnya,” jelas Wakil Ketua Komisi 2 DPD RI itu.

Selain itu, Waris juga telah mengusulkan pencabutan moratorium kepada Presiden Prabowo Subianto. Baginya, pemekaran Kabupaten Bone Selatan bukan lagi sekadar keinginan tetapi sebuah kebutuhan yang mendesak.

“DPD sudah meminta ke Bapak Presiden untuk mencabut moratorium DOB (Daerah Otonomi Baru). Kita harus perjuangkan, sebab bukan lagi hanya keinginan, pemekaran Bone Selatan sudah menjadi kebutuhan,” ujarnya.