Desakan Pemekaran Bone Selatan, DPRD-DPD RI Minta Moratorium Dicabut

RAKYAT NEWS, BONE – Desakan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Bone Selatan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perbincangan hangat.

Anggota DPRD Bone, kepala desa, dan DPD RI meminta mencabut moratorium daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bone Selatan agar proses administratifnya bisa segera dilanjutkan.

Anggota DPRD Bone bersama 8 kepala desa dari Kabupaten Bone Selatan telah bertemu dengan DPD RI pada Jumat (17/1) untuk membahas status moratorium Bone Selatan.

Mereka menegaskan pentingnya pemerintah pusat mencabut moratorium tersebut mengingat semua persiapan administratif telah rampung.

“Kendalanya pemekaran untuk Bone Selatan ada moratorium. Makanya kita minta dicabut moratorium itu, karena seluruh administrasi sudah siap dari dulu,” ujar Ketua Komisi 1 DPRD Bone Rismono Sarlim, dikutip dari detikSulsel, Jumat (17/1/2025).

Rismono menyampaikan bahwa desakan ini muncul setelah adanya rapat dengar pendapat (RDP) dengan para kepala desa. Para kepala desa berharap agar aspirasi mereka dapat dikomunikasikan ke pemerintah pusat.

“Kemarin waktu RDP dengan kades, ada yang mempertanyakan bagaimana status pemekaran Bone Selatan. Kami tentu tidak bisa putuskan, dan menyampaikan akan menindaklanjuti ini dengan dibawa aspirasi ke Komite 1 DPD RI,” katanya.

“Alhamdulillah kita langsung diterima oleh Ketua Komite 1 dan wakilnya. Menurut mereka Bone Selatan memenuhi syarat DOB, dan tentu ini akan ditindaklanjuti juga ke Komisi II DPR RI,” sambung Rismono.

Rismono juga menginformasikan bahwa DPD RI telah mengkaji pemekaran di beberapa wilayah termasuk Bone Selatan. Beliau menyebut bahwa rencana tersebut sekarang tinggal menunggu persetujuan keuangan dari Kementerian Keuangan.

“Ternyata mereka (DPD RI) sudah membicarakan dengan Kemendagri bahwa memang ada rencana mencabut moratorium. Sisa menunggu persetujuan terkait keuangan dari Menkeu,” jelasnya.

Sementara itu, senator asal Sulawesi Selatan, Andi Abd Waris Halid menyatakan bahwa DPD RI telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas pencabutan moratorium DOB Kabupaten Bone Selatan.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui langkah tersebut dan sekarang tinggal menunggu proses persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Presiden.

“Sebenarnya itu pemekaran Bone Selatan tidak ada kendala, cuma hanya persoalan moratorium. Insyaallah kalau moratorium sudah dicabut pasti diusulkan untuk pemekaran Bone Selatan,” kata Abd Waris, Sabtu (18/1).

“Komite 1 DPD sudah rapat kerja dengan Kemendagri untuk mencabut moratorium. Pada prinsipnya moratorium sudah disetujui untuk pencabutan dari Kemendagri, hanya saling terkait dengan Kemenkeu,” imbuh Waris.

Waris menjelaskan bahwa pemekaran Bone Selatan sangat diperlukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Dengan memenuhi syarat secara geografis dan administratif, pemekaran DOB Bone Selatan dianggap sudah mendesak.

“Orang di Selatan sangat menderita untuk mengurus pelayanan publik, makanya harus ada pemerintah di Bone Selatan. Saya berharap selaku senator asal Sulsel supaya pemekaran Bone Selatan bisa terwujud secepatnya,” jelas Wakil Ketua Komisi 2 DPD RI itu.

Selain itu, Waris juga telah mengusulkan pencabutan moratorium kepada Presiden Prabowo Subianto. Baginya, pemekaran Kabupaten Bone Selatan bukan lagi sekadar keinginan tetapi sebuah kebutuhan yang mendesak.

“DPD sudah meminta ke Bapak Presiden untuk mencabut moratorium DOB (Daerah Otonomi Baru). Kita harus perjuangkan, sebab bukan lagi hanya keinginan, pemekaran Bone Selatan sudah menjadi kebutuhan,” ujarnya.