Kanwil Kemenkum Sulsel Ikuti Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) terus berkomitmen untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengembangkan situs resmi Kemenkum https://kemenkum.go.id/ sebagai portal untuk semua layanan hukum berbasis digital.

Langkah ini disampaikan saat acara Pencanangan Zona Integritas (ZI) dan Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum RI, Selasa (7/1/2025).

Acara tersebut berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta dan dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama serta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum, termasuk Kakanwil Andi Basmal.

Plt Kepala Divisi Administrasi Basir, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Heny Widyawati, serta para pejabat struktural dan pegawai lainnya turut hadir melalui daring dari Ruang Rapat Kakanwil.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa peluncuran transformasi digital ini merupakan upaya Kemenkum untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Beberapa unit layanan Kemenkum seperti Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), Pembinaan Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan (PP) diharapkan akan beroperasi secara digital paling lambat tahun 2026.

“Kami berharap seluruh pelayanan hukum, baik AHU, KI, PP, juga pembinaan hukum bisa diakselerasi sehingga semua layanan bisa diakses secara digital paling lambat 2026. Tapi kami usahakan terjadi di tahun 2025,” kata Supratman.

Supratman juga mengungkapkan bahwa Kemenkum saat ini sedang merancang portal satu data Kemenkum untuk membagikan informasi kepada kementerian lain, lembaga negara, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Kemenkum juga memiliki dashboard eksekutif pimpinan yang menjadi alat kendali pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital bagi Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal,” tambahnya.

Dalam upayanya untuk menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, Supratman berharap bahwa transformasi digital ini akan membawa perubahan positif dalam pelayanan publik Kemenkum.