Kritik pun muncul, mengingat bantuan bibit yang disalurkan dinilai tidak seharusnya dilakukan di tengah proses politik yang sensitif ini, apalagi jika berkaitan dengan calon tertentu dalam Pilkada.

Beberapa kalangan meminta agar semua pihak, termasuk pemerintah daerah, tetap menjaga netralitas dan menghindari tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai politisasi bantuan sosial.

Sebagai langkah menuju penyelesaian, diharapkan ada dialog terbuka antara Pj Bupati, Kadis Pertanian, dan pihak-pihak terkait untuk menjelaskan situasi ini kepada masyarakat dan menegaskan komitmen bersama dalam menjaga integritas pemilu dan kesejahteraan petani. Transparansi dan komunikasi yang baik menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman yang lebih lanjut. (*)

YouTube player