Kadis Pertanian Dianggap Membangkang Perintah Pj Bupati Jeneponto Terkait Bantuan Bibit

RAKYAT NEWS, JENEPONTO – Situasi politik di Kabupaten Jeneponto semakin memanas menyusul dugaan bantuan bibit padi yang disalurkan oleh Dinas Pertanian ke para kelompok tani dianggap telah dipolitisasi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Terkait dugaan politisasi penyaluran bantuan bibit tersebut, Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri mengaku telah memanggil dan menegur Kepala Dinas Pertanian Ahmad Tunru.

” Tadi sudah saya panggil tegur langsung bersama pak Sekda,” ungkap Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri.

Terkait pemanggilan Kadis Pertanian tersebut, Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri juga mengeluarkan instruksi, jika ada bantuan dihentikan saja dulu, nanti dilanjutkan ketika selesai pilkada .

“Diminta agar jika ada bantuan tahan saja dulu sampe selesai pilkada. Sebenarnya saya butuh sekali bukti materil. Karena tadi pak kadis mengelak terus, bahkan Pak Sekda sudah marah,” jelas Junaedi Bakri dihubungi Selasa, (5/11/2024) sore.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto Ahmad Tunru justru tidak akan mengindahkan instruksi Pj Bupati Jeneponto sebagai atasannya. Namun Ia (Ahmad Tunru) tetap nekat akan melanjutkan penyaluran bantuan bibit tersebut.

Ahmad Tunru beralasan, pihaknya tetap akan melakukan penyaluran bantuan bibit tersebut karena sudah ada jadwal penyaluran dari kementan yang sudah dibagikan ke setiap kabupaten/kota.

“Maaf dinda ada jadwal penyaluran dari Kementan tiap-tiap Kabupaten,” ujar Ahmad Tunru dihubungi, Selasa, (5/11/2024) sore.

Lebih lanjut Kadis Pertanian Jeneponto Ahmad turu mengungkapkan alasannya, penyaluran bantuan bibit tetap akan dilakukan dengan alasan tidak ada politisasi dan penyaluran tetap didampingi pihak terkait.

“Yang penting tidak ada politisasi di dalamnya dan juga ada pendampingan Babinsa, Babinkamtibmas atau panwas. Jadi basa dijamin keamanan dan kenetralannya,” ujar Ahmad Tunru.

Kritik pun muncul, mengingat bantuan bibit yang disalurkan dinilai tidak seharusnya dilakukan di tengah proses politik yang sensitif ini, apalagi jika berkaitan dengan calon tertentu dalam Pilkada.

Beberapa kalangan meminta agar semua pihak, termasuk pemerintah daerah, tetap menjaga netralitas dan menghindari tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai politisasi bantuan sosial.

Sebagai langkah menuju penyelesaian, diharapkan ada dialog terbuka antara Pj Bupati, Kadis Pertanian, dan pihak-pihak terkait untuk menjelaskan situasi ini kepada masyarakat dan menegaskan komitmen bersama dalam menjaga integritas pemilu dan kesejahteraan petani. Transparansi dan komunikasi yang baik menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman yang lebih lanjut. (*)