Penjabat Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan dan Deputi BPJS Kesehatan Membahas Peningkatan Layanan Kesehatan

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsjad, menerima kunjungan Deputi BPJS Kesehatan Wilayah IX di kantornya pada hari Senin (13/5).

Andi Arsyad menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas rencana rapat koordinasi yang dilakukan minimal dua kali setahun. Beberapa persiapan untuk rapat tersebut telah disepakati dalam pertemuan tersebut.

“Antara lain, data terkait kepesertaan terutama hasil verifikasi kepesertaan BPJS setiap daerah termasuk dengan akreditasi puskesmas (sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama), selain itu juga terkait bagaimana kesinambungan pemenuhan daripada apa yang menjadi kewajiban masing-masing pihak kabupaten/kota dan provinsi,” ucapnya.

Selain itu, juga dibahas bagaimana meningkatkan layanan terkait BPJS Kesehatan bagi masyarakat.

Mengenai daerah di Sulsel seperti Kabupaten Sidrap, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Soppeng yang keaktifannya masih di bawah 75 persen, Andi Arsjad akan mengundang mereka secara virtual dalam rapat koordinasi mendatang.

“Nanti juga tentu meminta mereka hadir secara virtual untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala-kendala dan upaya-upaya yang akan dilakukan memaksimalkan (keaktifannya) apalagi sekarang ini kita sudah UHC (Universal Health Coverage) tidak ada lagi alasan layanan BPJS Kesehatan ini tidak maksimal,” tegasnya.

Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah IX, Yessi Kumalasari, menyampaikan bahwa kedatangannya bertujuan untuk menginformasikan situasi terkini terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sulawesi Selatan serta membahas kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi.

“Ada tiga agenda penting yang harus ditindaklanjuti dengan forum komunikasi level Provinsi Sulawesi Selatan, yang pertama terkait kepesertaan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah UHC (Universal Health Coverage), namun yang jadi atensi tiga kabupaten/kota yang keaktifannya kurang dari 75 persen, yaitu Kabupaten Sidrap, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Soppeng,” ucapnya.

Yessi juga menyebutkan bahwa akses layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sudah disiapkan oleh BPJS Kesehatan.

“Namun, masih menjadi catatan BPJS yaitu untuk syarat mutlak bekerjasama dengan BPJS masih ada 104 FKTP yang belum terakreditasi dan masih ada 36 FKTP yang belum mendaftarkan diri di IMN (Indikator Mutu Nasional),” terangnya.

Dari pertemuan tersebut, disepakati bahwa forum komunikasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan BPJS Kesehatan akan segera dilaksanakan.