RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Perlambatan ekonomi global menjadi tantangan nyata bagi daerah dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, peran intermediasi sektor jasa keuangan dinilai semakin krusial untuk memastikan pembiayaan produktif tetap mengalir dan mampu menopang aktivitas ekonomi di tingkat regional, termasuk di Sulawesi Selatan.

Dalam rangka memperkuat peran tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) bersama pemerintah daerah terus mendorong optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai instrumen strategis penguatan ekonomi wilayah.

Upaya ini mengemuka dalam penyelenggaraan TPAKD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah 2025 yang menjadi wadah konsolidasi lintas pemangku kepentingan sektor keuangan dan pembangunan daerah.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Inyo, menyampaikan bahwa outlook perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2026 tetap berada pada tren positif.

Optimisme tersebut ditopang oleh kinerja sejumlah sektor utama, antara lain pertanian, perdagangan, industri pengolahan, serta pengembangan komoditas unggulan daerah yang selama ini menjadi penggerak ekonomi regional.

Menurutnya, integrasi program TPAKD ke dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting dalam memperkuat fondasi ekonomi sekaligus mendorong pengurangan kemiskinan.

Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah, OJK, dan pelaku jasa keuangan dinilai mampu menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah.

Sepanjang tahun 2025, program TPAKD Sulawesi Selatan mencatat sejumlah capaian signifikan. Salah satunya adalah perluasan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di desa-desa prioritas yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Selain itu, pembukaan lebih dari 2,15 juta rekening pelajar melalui program One Student One Account (OSOA) menjadi langkah konkret dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan sejak usia dini.

Percepatan implementasi sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) juga menjadi fokus pengembangan, seiring meningkatnya kebutuhan transaksi non-tunai di masyarakat.

Di sisi lain, penguatan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk komoditas kakao, terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan guna memperluas akses modal dan meningkatkan daya saing usaha lokal.

Seluruh capaian tersebut mencerminkan konsistensi upaya percepatan inklusi keuangan di Sulawesi Selatan, sekaligus memperkuat peran sektor jasa keuangan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Melalui TPAKD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah 2025, OJK Sulselbar mendorong terbangunnya sinergi yang lebih solid antar pemangku kepentingan untuk memastikan perluasan akses keuangan yang merata, peningkatan literasi masyarakat, serta kontribusi sektor jasa keuangan yang semakin signifikan terhadap pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. (*)

YouTube player