RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) melaporkan capaian pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan III atau kuartal ketiga tahun 2025, sekaligus menyoroti tantangan ketimpangan dan dampak pemotongan anggaran transfer pemerintah pusat terhadap kinerja konsumsi pemerintah daerah.

Hal tersebut diungkapkan Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, dalam kegiatan Media Gathering OJK Sulselbar 2025 di The Alana Hotel Malang by Aston, Minggu (23/11).

Muchlasin menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada kuartal ketiga tahun 2025 mencapai 5,01 persen secara tahunan (year on year). Ia menyebut capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi dinamika ekonomi daerah, di tengah perlambatan ekonomi global dan tekanan fiskal di tingkat nasional maupun daerah.

Ia menuturkan, pertumbuhan tersebut ditopang oleh dua sektor utama dari sisi Lapangan Usaha. Pertama, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh sebesar 5,32 persen dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1,08 poin.

Kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, yang tumbuh sebesar 4,19 persen dengan kontribusi 0,67 poin terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi pengeluaran, Muchlasin menyebut sumber pertumbuhan utama berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh 4,70 persen dan memberikan andil 2,32 poin. Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencerminkan aktivitas investasi juga meningkat 5,91 persen dengan kontribusi 2,24 poin.

Namun, pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) terjadi kontraksi sebesar minus 0,48 persen. Muchlasin menjelaskan bahwa pelemahan tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) oleh pemerintah pusat, sehingga realisasi belanja pemerintah daerah ikut tertekan.