Pemprov Sulsel Tegaskan Komitmen Dukung Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia

Sementara itu, Direktur Operasi Sandi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Arisriyanto, menyoroti pentingnya manajemen pengamanan informasi sebagai bagian dari ekosistem transformasi digital dan Satu Data Indonesia.

Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, turut menyoroti tantangan yang dihadapi daerah, terutama keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

“Jika kepala daerah punya visi digitalisasi, maka pasti akan memprioritaskan anggaran untuk Kominfo sebagai wali data,” ujarnya.

Terkait usulan mandatory spending untuk sektor informatika, Syaiful menyatakan hal itu tidak perlu, karena bisa membebani fiskal daerah.

“Lebih baik diserahkan pada inisiatif kepala daerah, tidak perlu diikat seperti pendidikan dan kesehatan,” imbuhnya.

Rapat ini juga membahas isu strategis seperti rekening dorman — rekening tidak aktif yang rawan disalahgunakan untuk kejahatan digital seperti judi online. Menurut Syaiful, kebijakan pelaporan rekening dorman oleh PPATK telah mampu menurunkan transaksi terkait judi online hingga 70 persen.

Namun, ia menegaskan bahwa definisi rekening dorman berbeda di setiap bank dan bukan merupakan kewenangan PPATK. Ia juga menambahkan bahwa Sulsel tidak termasuk dalam 10 besar provinsi dengan masyarakat penerima bansos yang terpapar judi daring.

Mochtarul Huda menambahkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi turut menjadi penyebab maraknya penyalahgunaan data.

“Literasi digital memang sudah dilakukan, tapi harus terus digenjot,” tegasnya.

Rapat ini menjadi momen reflektif atas capaian digitalisasi nasional. Indonesia tercatat mengalami peningkatan skor E-Government Development Index (EDGI) dari 0,72 pada 2022 menjadi 0,80 pada 2024, melonjak dari peringkat 77 ke 64 dunia.

Diskusi panel juga menghadirkan Kepala BPS Sulsel Aryanto, Sekretaris Diskominfo Sulsel Sultan Rakib, serta perwakilan Bappelitbangda, yang menekankan pentingnya keterpaduan data sektoral dan penguatan infrastruktur digital daerah.