Sementara itu, dari total efisiensi anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada APBD tahun anggaran 2025, di sektor kesehatan Rp97,4 miliar juga menjadi salah satu prioritas karena menyangkut kualitas hidup masyarakat secara langsung. Adapun di sektor kelautan Rp70,74 miliar. Untuk perhubungan, dialokasikan Rp26,3 miliar. Sementara, di sektor pertanian dan peternakan mendapat suntikan Rp84,88 miliar.

Dana hasil efisiensi ini kemudian dialihkan untuk memperkuat program prioritas pemerintah dan mendukung kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Selain efisiensi belanja, Pemprov Sulsel juga berhasil menjaga keseimbangan fiskal dengan target pendapatan daerah yang terus meningkat. Pasca penerapan Inpres 1/2025, pendapatan asli daerah (PAD) meningkat dari Rp4,83 triliun menjadi Rp5 triliun, menunjukkan tata kelola keuangan yang semakin sehat dan produktif.

Langkah penghematan yang ditempuh tidak hanya memperkuat fiskal daerah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Hal ini tercermin dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK yang menempatkan Sulsel dalam tren positif dengan responden meningkat signifikan dari tahun ke tahun.

“Efisiensi ini bukan berarti memangkas pelayanan, tetapi menata kembali anggaran agar lebih tepat guna dan berdaya hasil tinggi,” tukas Andi Sudirman.

Dalam rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulsel tersebut, turut dihadiri langsung Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus yang mewakili Menteri Dalam Negeri.

Akhmad Wiyagus mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, mitra pembangunan, dan masyarakat Sulawesi Selatan yang telah menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian daerah.

Dirinya juga menyampaikan sejumlah capaian pembangunan Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat di atas 5 persen, didukung oleh sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa.

YouTube player