DPRD Luwu Utara Gelar Paripurna, Ranperda Perubahan APBD 2025 Resmi Diserahkan

RAKYAT NEWS, LUWU UTARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (22/9/2025).

Rapat yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD dipimpin Wakil Ketua DPRD, Karemuddin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penyerahan Ranperda Perubahan APBD merupakan bagian penting dalam siklus keuangan daerah, sekaligus wujud sinergi antara legislatif dan eksekutif.

“Penyerahan Ranperda Perubahan APBD ini mencerminkan komitmen bersama dalam pengelolaan keuangan daerah. Rapat ini diharapkan memberi gambaran komprehensif arah kebijakan anggaran ke depan,” ujar Karemuddin.

Perubahan APBD dilakukan sebagai respons terhadap dinamika fiskal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Salah satu poin krusial adalah penyesuaian pada sejumlah pos anggaran.

Dana Insentif Fiskal tahun 2025 tercatat bertambah Rp22,62 miliar, sementara dua sumber pendanaan besar yakni Dana Alokasi Umum (DAU) Special Grant Infrastruktur sebesar Rp52,47 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Rp26,38 miliar menjadi nihil dalam APBD perubahan.

Secara keseluruhan, pengurangan pada tiga pos dana tersebut mencapai Rp71,03 miliar atau setara 4,83 persen dari APBD pokok.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terpangkas cukup signifikan, dari Rp142,68 miliar menjadi Rp127,38 miliar, turun Rp15,29 miliar atau 10,72 persen. Pendapatan transfer turut terkoreksi, dari Rp1,308 triliun menjadi Rp1,253 triliun, berkurang Rp55,74 miliar atau 4,26 persen.

Meski begitu, perubahan anggaran ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mengalokasikan dana secara lebih efisien dan tepat sasaran, tanpa mengurangi fokus pada program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses pengawasan DPRD terhadap pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah daerah pun didorong untuk memaksimalkan setiap alokasi agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Luwu Utara tetap berkelanjutan. (*)