“Kami Dilarang Masuk, Tapi Orang Lain Bisa Panen” : Petani Mangkutana Pertanyakan Peran Aparat

“Kami tidak pernah berniat melawan aparat, apalagi Brimob. Tidak pernah. Tapi kami bertahan karena sampai saat ini belum ada pembicaraan atau penjelasan apa pun dari pemerintah setempat. Belum pernah ada yang datang berbicara langsung kepada kami.”

Pendamping hukum petani, Fajar Nur Alamsyah, menyampaikan bahwa intimidasi yang terjadi meski hanya secara verbal tetap menciptakan tekanan besar terhadap warga. Menurutnya, aparat bersenjata kerap melakukan patroli, pematokan, bahkan pengusiran terhadap anggota Perserikatan Petani Sulawesi Selatan dari kebun-kebun mereka.

“Ya, memang benar. Intimidasi yang kami terima informasinya dari warga, umumnya berupa ancaman verbal. Tetapi meskipun hanya verbal, tetap saja itu menimbulkan ketakutan dan tekanan psikologis bagi warga.”

Fajar menyebut bahwa Brimob kerap muncul sejak pagi hingga sore dengan kekuatan sekitar 10 personel, melakukan tindakan-tindakan yang dinilai tak proporsional dalam situasi hukum yang belum selesai.

“Waktunya tidak menentu, tapi terakhir yang kami pantau, mereka mulai hadir sejak pukul 08.00 pagi sampai sore hari. Jumlahnya sekitar 10 orang.”

Situasi ini, menurut Fajar, berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga. Sejak kehadiran Brimob, para petani tak lagi bisa masuk ke kebun untuk panen maupun menanam.

“Memang saat ini kondisi ekonomi warga terdampak, karena sejak kehadiran Brimob pada 29 Juni lalu, mereka tidak bisa lagi mengakses lahan atau mengambil hasil panen.”

Konflik di lapangan juga melibatkan petani perempuan. Pada 3 Juli, Fajar menyebut bahwa sejumlah ibu-ibu terlibat dalam aksi menolak pematokan lahan.

“Terakhir pada tanggal 3 Juli kemarin, sekitar empat ibu-ibu terlibat dalam aksi menghadang Brimob. Mereka menolak pematokan lahan yang diklaim oleh pihak yang didampingi Brimob.”

Menurut Fajar, perdebatan antara warga dan aparat terjadi karena muncul persepsi bahwa Brimob tidak lagi bersikap netral dalam konflik ini.