Komisi IX DPR Tinjau Pelayanan di Asrama Haji Embarkasi Makassar

“Fasilitas klinik sudah oke, tapi tidak sebanding dengan kebutuhan jemaah. Harus ada intervensi, apalagi tahun ini ada program pembangunan rumah sakit dari Presiden Prabowo. Kami minta Embarkasi Makassar bisa menjadi salah satu lokasinya,” ujar Safei.

Sementara itu, Indah Kurnia (Fraksi PDIP), Tubagus Haerul Jaman (Fraksi Golkar), dan Ashabul Kahfi (Fraksi PAN) memberikan catatan terkait optimalisasi tugas petugas haji daerah (PHD) dan tenaga kesehatan haji (TKH). Indah menekankan pentingnya peran pengawasan kesehatan oleh PHD. Tubagus menyoroti kekurangan tenaga kesehatan per kloter yang berdampak pada pelayanan.

“Tahun 2002 satu kloter punya satu dokter dan dua nakes. Sekarang hanya satu dokter dan satu nakes. Dengan jumlah lansia yang tinggi, ini harus jadi perhatian,” tegas Tubagus.

Ashabul Kahfi justru mengusulkan penghapusan PHD dan menggantinya dengan tenaga kesehatan profesional. Menurutnya, PHD yang mayoritas pejabat daerah belum menunjukkan kinerja optimal dalam mendampingi jemaah.

“PHD sebaiknya dihapus saja, diganti dengan tenaga kesehatan. Sulit berharap banyak karena mereka pejabat eselon dua dan tiga. Justru mereka ini yang ingin dilayani,” tukas Ashabul.

Menanggapi masukan tersebut, Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Lucia Rizka Andalusia, menyatakan pihaknya akan menampung seluruh usulan sebagai bahan evaluasi perbaikan layanan haji ke depan.

“Kami mengimbau rumah sakit rujukan seperti RS Wahidin dan RS Tajuddin Halid untuk selalu siaga selama musim haji guna menangani jemaah yang mengalami gangguan kesehatan,” ujarnya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan DPR RI terhadap pelayanan publik, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji yang menyangkut keselamatan dan kenyamanan jemaah selama beribadah di Tanah Suci. (Rls)