RAKYAT.NEWS, DEPOK – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menempati peringkat kedua dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 di kategori pagu besar yang diberikan oleh Menteri Hukum.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Andi Basmal pada acara Pelatihan Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan di BPSDM Hukum, Kamis (20/2/2025) malam.

Andi Basmal mengungkapkan bahwa prestasi ini adalah hasil kerja keras semua staf di kantornya.

“Ini memberikan bukti bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel senantiasa berupaya melakukan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan professional. Ini juga merupakan bentuk Komitmen atas tanggungjawab kepada masyarakat Untuk mengelola anggaran negara sesuai dengan Peraturan yang ada,” kata Basmal dalam keterangannya.

Selanjutnya, Kakanwil mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh staf yang telah menjalankan tugas dengan baik dan terus komitmen dalam pengelolaan anggaran negara secara profesional sehingga kesuksesan dapat tercapai.

“Penghargaan ini Kami harapkan menjadi pelecut semangat seluruh jajaran untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam mendukung terciptanya Pemerintahan yang baik.” ungkapnya.

Pencapaian ini secara tidak langsung turut berkontribusi dalam pencapaian optimal terhadap Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan mendukung peningkatan dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

Andi Basmal juga mendorong stafnya untuk terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan instansi lain dalam melaksanakan tugas guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

IKPA adalah instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk memperkuat pengeluaran efisien Kementerian/Lembaga, mendorong percepatan pengeluaran dan pencapaian output, serta memastikan penilaian kinerja yang adil terhadap Satker, Eselon I, dan Kementerian/Lembaga.

IKPA juga digunakan oleh Kementerian Keuangan sebagai alat pengukuran untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran di setiap satker.