Pj Gubernur Sulsel: Distribusi Pupuk 2.9 T Bukan Tugas Kementan, Tapi BUMN

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Fadjry Djufry, menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi dilakukan oleh BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) bukan oleh Kementerian Pertanian.

Fadjry menjelaskan bahwa Kementan mengatur kebijakan alokasi pupuk bersubsidi, sementara distribusi dilakukan oleh PIHC kepada distributor dan kios resmi di lapangan.

Fadjry, yang berpengalaman dalam bidang pertanian, menyebut alokasi pupuk untuk setiap daerah sudah ditetapkan melalui sistem eRDKK.

“Pupuk bersubsidi disalurkan oleh PIHC, dan petani dapat menebusnya secara langsung di kios sesuai mekanisme yang telah ditentukan,” katanya.

Direktur Pemasaran PIHC, Tri Wahyudi Saleh, menyatakan bahwa PIHC telah menyebarkan pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar sebagai penerima bantuan di seluruh Indonesia.

Tri menekankan bahwa alokasi dan distribusi pupuk subsidi semakin baik setiap tahunnya.

“Kami telah membuat sistemnya, dan alhamdulilah proses distribusinya pun kita terus sempurnakan. Selama ini Kementan menetapkan alokasinya, PIHC mendistribusi,” tegas Tri.

Alokasi pupuk bersubsidi diputuskan oleh Presiden bersama 12 kementerian terkait. Untuk tahun 2025, alokasi total mencapai Rp 46,8 triliun dengan volume 9,55 juta ton.

Seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan, menerima alokasi pupuk bersubsidi. Sulawesi Selatan mendapatkan 922 ribu ton senilai Rp 4,1 triliun.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch Arief Cahyono, menyerukan agar distribusi pupuk bersubsidi tidak dipolitisasi.

“Pupuk bersubsidi adalah program strategis pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami berharap isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” ujar juru bicara Kementan.

Arief menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi tidak boleh dihentikan karena alasan politis seperti pemilu, pilpres, atau pilkada. Pemerintah juga memastikan tambahan alokasi pupuk berlaku merata di seluruh Indonesia.

“Pemerintah, melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, menunjukkan komitmen serius terhadap sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutup Arief.