RAKYAT.NEWS, MAKASAR – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, mengapresiasi peningkatan kondisi keuangan Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur, Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Menurutnya, manajemen anggaran di Sulawesi Selatan, terutama alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah, sudah berjalan dengan baik.

“Tata kelola anggaran di Sulsel ini khususnya dana transfer pusat ke daerah sudah berjalan sesuai dengan on the track, tidak ada masalah yang serius,” kata Taufan Pawe usai bertemu Penjabat Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik, di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (23/12/2024).

Taufan Pawe menyoroti fakta bahwa 54% keuangan Sulawesi Selatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sementara 46% berasal dari dana transfer pemerintah pusat.

“Ini suatu angka yang memperlihatkan bahwa fiskal Sulsel ini cukup baik,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerjanya, Taufan Pawe menjelaskan bahwa tugas Komisi II adalah memantau dan mengevaluasi penggunaan dana transfer pusat ke daerah.

Selain itu, dana transfer pusat ke daerah terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana desa, sehingga pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab yang besar.

“Jujur saya katakan dibawah kepemimpinan beliau (Prof Zudan), saya melihat ada sesuatu yang memang luar biasa, sehingga arah untuk menyejahterakan masyarakat terlihat makin besar,” jelasnya.

Taufan Pawe juga menegaskan bahwa Komisi II akan terus mengevaluasi dan mengawasi penggunaan dana transfer pusat ke daerah di masa depan. Pemerintah provinsi diharapkan bisa memberikan dukungan yang efektif bagi 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

“Pemerintah provinsi harus memberikan contoh yang baik dalam pemanfaatan dana transfer pusat ke daerah, sehingga tujuan menyejahterakan masyarakat bisa tercapai,” imbuhnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menyambut hangat kedatangan Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe.

Ia menyampaikan informasi terkait kondisi provinsi, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk mencapai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sehat. (*)

YouTube player