RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Sebanyak 8.273 Warga Binaan yang tersebar di seluruh Lapas/LPKA/Rutan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) turut menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024, Rabu (27/11/2024).

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Tauffiqurakhman didampingi Plt Kepala Divisi Administrasi Basir memantau pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Lokasi Khusus Lapas/LPKA/Rutan Se-Sulaweai Selatan yang berada di area Kota Makassar dan sekitarnya.

Taufiqurrakhman mengatakan, dalam proses penyelenggaraan PILKADA 2024 di TPS Lokasi Khusus Lapas/LPKA/Rutan, Kanwil Kemenkumham Sulsel telah melakukan langkah-langkah untuk menjamin Warga Binaan dapat memperoleh hak pilihnya. Koordinasi dan sinergi juga terus dilakukan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan penyelenggara pemilu.

Selanjutnya Kakanwil Taufiqurrakhman menyampaikan apresiasi pada jajarannya yang telah bekerja dengan baik demi terselenggaranya PILKADA di TPS Lokasi Khusus Lapas/LPKA/Rutan.

Ia juga memberikan apresiasi pada penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu, serta seluruh APH yang turut menjaga dan menjamin kelancaran serta keamanan dan ketertiban dalam Pelaksanaan pilkada di Lapas/Rutan.

“Saya berpesan kepada seluruh Warga Binaan maupun petugas, mari kita pelihara bersama keamanan dan ketertiban penyelenggaraan PILKADA 2024 ini. Semoga melalui suara kita semua, bisa terpilih sosok pimpinan Kepala Daerah yang mengayomi masyarakatnya dan membawa Daerahnya lebih maju lagi,” jelas Tauffiqurakhman.

Tak lupa Taufiqurrakhman berpesan kepada seluruh pegawai untuk tetap bertindak netral dalam pilkada ini.

Taufiqurrakhman Pada Kesempatan di Lapas Makassar, Rutan Makassar, Lapas Narkotika, dan Lapas perempuan meminta kepada saksi dan pengawas pemilu Untuk melakukan pengawasan secara ketat dalam pemilihan ini agar berjalan dengan lancar, aman, Bersih tanpa ada kecurangan.

Ia  juga menjamin Pelaksanaan pencoblosan di Lapas/Rutan se Sulawesi Selatan berjalan dengan jujur dan adil tanpa ada intervensi dari petugas, Hal tersebut bisa terlaksana karena sebelumnya Kakanwil telah memberikan Arahan dan instruksi kepada seluruh Kasatker agar menjunjung Tinggi netralitas Pada pilkada 2024 ini dan tidak berpihak Pada Salah satu Calon baik Walikota, bupati maupun Gubernur.