Budi Santoso Dilantik Menjadi Ketua DPRD Bantaeng Periode 2024-2029

RAKYAT.NEWS, BANTAENG – H. Budi Santoso dilantik menjadi Ketua DPRD Bantaeng Periode 2024-2029. Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, Abdul Basyir, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD pada Senin (14/10/2024).

Selain Budi, sejumlah pejabat DPRD Bantaeng lainnya juga melakukan sumpah. Wakil Ketua I, Hj.Kasmawati; Wakil Ketua II, Hj.Jumrah.

“Perlu kita pahami bahwa dalam dinamika pemerintahan kadang ada perbedaan sudut pandang yang sering terjadi, sehingga dalam menyelesaikan dinamika seperti itu mari sama-sama kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apalagi saat ini kita harus menciptakan suasana yang kondusif, tentram aman dan damai dalam masyarakat,” kata Penjabat Bupati Bantaeng, Andi Abubakar.

Abubakar berpesan kepada jajaran DPRD Bantaeng untuk mengingat sumpahnya saat dilantik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Untuk membangun Bantaeng bisa berkembang dengan pesat maka salah satu yang harus dilakukan adalah kolaborasi yang baik,” kata Abubakar.

Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, berharap bahwa DPRD bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Bantaeng.

“Saya ingin mengingatkan bahwa tantangan hang dihadapi oleh Kabupaten Bantaeng tidaklah sedikit, kita harus bersiap menghadapi berbagai isu. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan da kesehatan, hingga penanganan isu sosial.yang kompleks. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat saya yakin kita bisa menghadapi semua tantangan yang ada,” ucapnya.

Sebelum menutup Rapat Paripurna Ketua DPRD Bantaeng H.Budi Santoso menyampaikan harapan agar dapat senantiasa bekerjasama baik dengan para anggota dewan, maupun dengan pejabat sipil Pemerintahan, Unsur forkopimda terlebih segenap masyarakat Kabupaten Bantaeng.

“Dengan tetap konsisten dengan sumpah yang baru saja kami ucapkan mudah-mudahan dapat dimanfaatkan secara optimal baik bagi keperluan penyelenggaraan Pemerintahan maupun kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.