“Pada intinya adalah untuk (Pemprov Sulsel) memperhatikan penanganan khusus Masjid Kubah karena amat banyak yang bocor dan butuh penanganan. Toiletnya, pintunya, keran air, itu mungkin ada 40 persen yang rusak. Sementara kami ini pengurus baru, kami mau tampil yang cantik semua itu dan itu bukan biaya sedikit, itu biaya besar,” ucapnya.

Oleh karena itu, karena masjid ini merupakan simbol provinsi, DKM berharap pemerintah provinsi turut serta dalam memperbaiki kerusakan yang ada karena biayanya tidak sedikit.

“Kalau untuk biaya sedikit-sedikit, maka kami pengurus yang tangani. Contoh, Majelis Taklim, pengajian anak-anak pesantren yang (kebutuhan) makan dengan nasi dos dan segala macam, itu tidak perlu kami lapor ke provinsi. Tapi yang bocor-bocor, tegel yang rusak, dan sound system itu mesti pemerintah yang tangani,” ungkapnya.

DKM menginginkan partisipasi pemerintah provinsi karena Masjid Kubah adalah salah satu ikon Sulawesi Selatan dan tujuan wisata religi yang sering dikunjungi para wisatawan. Penampilan masjid ini akan menjadi penilaian bagi mereka yang datang berkunjung. (*)