RAKYAT NEWS, BANTAENG – Kabupaten Bantaeng diusul menjadi salah satu kandidat Kabupaten/ Kota Percontohan Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Melalui Tim Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas), KPK melakukan Observasi Program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi di Kabupaten Bantaeng.

Kegiatan observasi calon percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi di laksanakan di Gedung Balai Kartini, Kamis (8/8).

Pj. Bupati Bantang Andi Abubakar melalui virtual meeting mengucapkan selamat datang kepada Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto beserta tim.

Baca Juga:
Pimpinan KPK Kesulitan Temui Presiden Jokowi, Istana Buka Suara
Nawawi Pomolango : Ormas Lebih Mudah Bertemu Jokowi Daripada KPK
KPK Ungkap Fakta Baru Harun Masiku : Mobil Terparkir Selama Bertahun-Tahun

“Ini merupakan kehormatan, kebanggan dan kebahagaiaan bagi kami Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Bantaeng tentunya dengan harapan yang besar bahwa kehadiran tim observasi menjadi rahmat bagi Buttatoa Bantaeng utamanya bagaimana pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mungkin masih terjadi di Kabupaten Bantaeng”, ujarnya.

Pj. Bupati Bantaeng juga melanjutkan bahwa persoalan korupsi bukan persoalan yang dapat diselesaikan dengan upaya yang biasa-biasa saja tetapi diperlukan kolaborasi dan integrasi antara seluruh komponen Pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama membangun kota antikorupsi ini.

“Kabupaten Bantaeng walaupun secara geografis wilayahnya merupakan Kabupaten terkecil di Sulawesi Selatan tetapi Kabupaten Bantaeng memiliki sumber daya yang sangat luar biasa, mulai dari Sumber daya yang berada di pesisir pantai, daratan, pegunungan bahkan di Kabupaten Bantaeng terdapat potensi industri”, tuturnya.

Sementara itu, Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto dalam kesempatan tersebut menjelaskan Kabupaten dan Kota yang menjadi Percontohan Kabupaten-Kota Antikorupsi harus memenuhi 6 Indikator yang terdiri dari total 19 Sub Indikator Penilaian.

Enam komponen tersebut terdiri dari: Tata Kelola Pemerintah Daerah, Peningkatan Kualitas Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Peningkatan Budaya Kerja Antikorupsi, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Kearifan Lokal.