FGD KPU Makassar, Minta Media Beri Kritik dan Masukan Jelang Pilkada

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menggelar Forum Grup Discussion (FGD) bersama para awak media untuk memberikan kritikan dan masukan menjelang Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.

Kegiatan ini mengangkat tema “Keberpihakan Media dalam Pilkada Serentak 2024 di Makassar: Elit, Rakyat, atau Iklan?” yang dihadiri 50 jurnalis dari media online, televisi, radio hingga cetak di Plazgozz Cafe, Sabtu (6/7/2024).

Ketua KPU Kota Makassar, Muh Yasir Arafat, mengatakan bahwa sudah menjadi amanah bagi pihaknya dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang bersinergi dengan media untuk menyampaikan informasi atau pemberitaan kepada publik terkait pemilihan umum.

“Peran media sangat penting buat KPU dalam hal penyampaian berita sampai hal yang paling jauh dari kedudukan Kota Makassar. Sinergitas media dan KPU itu sangat penting,” kata Yasir kepada wartawan.

Yasir berharap, sinergitas antara KPU dan media dapat terjalin dengan baik hingga dapat mengawal jalannya pilkada serentak, dalam hal ini Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Makassar.

“Mudah-mudahan ini menjadi awal dalam menyongsong pilkada serentak, khususnya Pemilihan Walikota Makassar,” tuturnya.

Komisioner KPU Kota Makassar, Muh Abdi Goncing, mengungkapkan bahwa agenda FGD ini sebagai langkah awal pihaknya untuk memperbaiki pola komikasi dengan para mitra, dalam hal ini kepada media hingga publik.

“Kami meminta banyak sumbang saran dari teman-teman soal profesionalisme kami sebagai penyelenggara pemilu soal relasi atau hubungan dengan teman-teman jurnalis,” tegasnya.

Abdi menambahkan, bahwa saran atau ide dalam hal perbaikan pola komunikasi itu pula nantinya dapat membuat partisipasi pemilih menjadi lebih baik menjelang pilkada serentak.

“Kami butuh informasi-informasi dari kawan-kawan media untuk memberikan koreksian pola komunikasi kami yang kami sampaikan kepada pemilih, supaya partisipasi pemilih nantinya bisa lebih bagus,” ujar Abdi.

Sementara itu, Jurnalis Tribun Timur, Edi Sumardi, selaku narasumber dalam FGD ini memberikan respons positif terkait tema diskusi bersama pihak KPU Kota Makassar tersebut.

Edi juga membahas bagaimana netralitas media menjelang kontestasi politik, mengingat sejumlah media dimiliki oleh para politisi sebagai pemilik saham.

Meski begitu, kata Edi, profesi jurnalis harus tetap berpegang teguh dan bersifat netral untuk menjaga kode etik jurnalistik.

Edi menambahkan, bahwa Komisioner KPU tidak perlu takut untuk dikritik, mengingat seorang penyelenggara negara memerlukan kritikan untuk membuat suatu hal menjadi lebih baik.

“Jangan pernah takut dikritik, karena Komisioner KPU adalah penyelenggara negara, digaji oleh negara, digaji menggunakan uang atau pajak dari negara, sehingga kami bisa mengkritik,” tuturnya.