Saat ini, tim Panitia Seleksi Daerah (Panselda) dengan DPRD Bone masih memperjuangkan persoalan ini.

“Sementara diperjuangkan ini oleh tim Panselda dengan DPRD Bone. Karena ini adalah persoalan nasional,” sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinkes Bone drg Yusuf Tolo menegaskan, persoalan tersebut hampir terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.

Dia menyayangkan hal ini terjadi lantaran 25 nakes PPPK itu sudah dinyatakan lulus.

“Kami berharap agar ada solusi terbaik supaya mereka tidak dirugikan. Karena mereka sudah ikuti tes dan lulus. Apalagi mereka itu sudah bertugas di faskes selama ini,” ucapnya.

Dia khawatir persoalan ini bisa berdampak pada kebutuhan nakes di Pemkab Bone. Jika 25 nakes itu tidak diterima, maka kuota formasi yang diusulkan sebelumnya berkurang.

“Makanya kami berharap agar perekrutan nakes ini dicarikan solusi terbaik. Jangan sampai berdampak pada pemenuhan tenaga kesehatan,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Kabupaten Bone melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) buntut kelulusan 25 nakes yang lolos PPPK dianulir pada Kamis (14/3). DPRD Bone mendesak BKPSDM untuk segera menyelesaikan persoalan ini.

Ketua Komisi I DPRD Bone Andi Akhiruddin mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk berkonsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kami dari Komisi 1 mendesak BKPSDM harus segera berkonsultasi ke BKN. Harus segera ada solusi sehingga tidak ada yang dirugikan,” ujar Ketua Komisi I DPRD Bone Andi Akhiruddin, Kamis (14/3).