Saba Desa APDESI Merah Putih Sulsel di Maros, Mendes PDT Dorong Penguatan MBG hingga Kopdes

Mendes PDT, Yandri Susanto turut memberikan apresiasi kepada jajaran APDESI dan para kepala daerah yang hadir. Menurutnya, program strategis pemerintah memerlukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

“Terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu sebagai Ketua APDESI Merah Putih Sulsel yang telah menghimpun kita semua. Program Pak Presiden Prabowo sangat bagus, tetapi perlu kolaborasi,” kata Yandri.

Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah pusat berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Yandri menyoroti program prioritas pembangunan Kopdes Merah Putih sebagai pusat ekonomi baru di desa yang tidak hanya menjadi tempat distribusi barang dari kota, tetapi juga pusat pemasaran produk lokal.

“Desa adalah penggerak ekonomi. Melalui Kopdes akan hadir pusat ekonomi—semacam ‘mall kecil’ yang menampung dan memasarkan produk desa,” jelasnya.

Menurut Yandri, pelibatan kepala desa, BPD, dan pemerintah daerah menjadi aspek penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

“Tidak boleh ada yang merasa ditinggalkan. Kita ini bukan superman, tapi super team,” tegasnya.

Ia juga menyinggung program MBG yang berfokus pada penguatan sektor pangan. Pemerintah berharap desa-desa mampu memproduksi kebutuhan pokok secara mandiri.

“Jangan sampai telur, sayur, ayam, semuanya dari luar. Ciptakan desa tematik desa ayam petelur, ikan nila, semangka dan bekerja sama dengan Kopdes dan BUMDes untuk memasok ke MBG,” urainya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih, Anwar Sadat, mengingatkan pentingnya kepala desa memahami potensi lokal sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan. Ia menyebut identifikasi kekuatan desa merupakan langkah awal menuju kemandirian.

“Para kepala desa diharapkan mampu mengidentifikasi kekuatan lokal, baik sumber daya alam, ekonomi, budaya, maupun sosial, untuk dimaksimalkan demi kemajuan desa,” katanya.

Anwar juga mendorong aparatur desa menjadi agen kolaborasi yang mampu bersinergi dengan pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lain. Ia menegaskan bahwa kemandirian desa tidak boleh hanya bertumpu pada bantuan, tetapi harus dibangun melalui optimalisasi potensi lokal. (*)