Bela Keadilan Dua ASN Lutra, Gubernur Sulsel Minta BKD Tinjau Ulang PTDH
13/11/2025 10:15
Erwin menjelaskan, pemberhentian ASN yang telah divonis berkekuatan hukum tetap merupakan kewajiban administratif, bukan bentuk penghukuman moral. Pemerintah, lanjutnya, menghormati langkah hukum lanjutan yang ditempuh oleh kedua ASN tersebut.
“Apapun hasil proses hukum nanti, Pemprov akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip kami tetap: adil, transparan, dan berlandaskan kemanusiaan,” tutupnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding, menegaskan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)
“Pelindo akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun BUMN lainnya, guna mewujudkan sistem logistik
PB IKAMI Sulsel menyerukan: Agar instansi pemerintah daerah dan instansi pengelola pendidikan segera mengevaluasi kasus tersebut dan membuka akses
Tujuan orientasi juga mencakup pemahaman sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, pola organisasi, tata kerja, serta mendorong adaptasi pegawai
Suasana haru menyelimuti area pemakaman ketika Fatmawati menaburkan bunga di pusara pahlawan seraya memanjatkan doa. Ia menegaskan bahwa setiap
Melalui kegiatan ini, Rudenim Makassar menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mewujudkan penegakan hukum
RAKYAT NEWS, JAWA BARAT – Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, memberikan
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding, menegaskan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)
Sebagai penutup, DPP PMB Sulsel menegaskan bahwa klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi dalam menjaga nama baik
Warga Desa Nunuk Baru, Ahdi (56) juga ikut merasakan manfaat program Reforma Agraria. Ia bercerita kalau sebelum Reforma Agraria hadir di desanya, ia
“Melalui digitalisasi dan standardisasi layanan, kami ingin memastikan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Regional 4 dapat beroperasi dengan standar
“Arah pengembangan kawasan jelas berada dalam ekosistem bisnis Lippo, mulai dari sektor ritel, kesehatan, pendidikan, hingga pemukiman,” ujar
RAKYAT NEWS, JENEPONTO — Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto melaksanakan kegiatan koordinasi bersama Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto dalam
“Pelindo akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun BUMN lainnya, guna mewujudkan sistem logistik
Tinggalkan Balasan