RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mendampingi Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Aula Bright Gas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Makassar, Selasa (23/9/2025).

Rakor yang diikuti kepala dinas koperasi se-Sulawesi, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya ini membahas percepatan operasionalisasi Koperasi Merah Putih, program nasional Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan mewujudkan kemandirian masyarakat.

Turut hadir Anggota DPR RI Komisi VI Ismail, pejabat eselon I Kemenkop, Staf Ahli Kemenko Pangan Prayudi Syamsuri, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto, serta sejumlah pimpinan BUMN.

Dalam sambutannya, Jufri Rahman mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menuntaskan 100 persen pembentukan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tercatat, sebanyak 3.059 koperasi telah terbentuk di 24 kabupaten/kota, terdiri atas 2.266 desa dan 793 kelurahan.

“Yang pertama membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara lengkap itu Sulsel,” tegas Jufri.

Jufri menjelaskan tahap berikutnya adalah operasionalisasi koperasi, mencakup penyusunan rencana usaha, perizinan, pengelolaan unit-unit bisnis, pelibatan masyarakat, serta evaluasi berkelanjutan. Ia meminta seluruh satuan tugas provinsi dan kabupaten/kota berperan aktif dalam pendampingan dan pengembangan bisnis.

Sebagai contoh, Koperasi Desa Merah Putih Aeng Batu-Batu di Kabupaten Takalar kini menjadi percontohan karena telah menjalankan berbagai unit usaha, mulai dari gerai sembako, produk UMKM, pangkalan LPG, apotek dan klinik desa, pupuk bersubsidi, penyewaan alat pertanian, jasa logistik, layanan perbankan, hingga pengajuan pembiayaan ke Himbara.

Saat ini, 38 koperasi desa di Sulsel sudah operasional, sementara lainnya didorong segera mendaftar di Sistem Informasi Manajemen (SIM) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar cepat mengakses permodalan.

Jufri mengungkapkan pemerintah pusat telah menyiapkan dana Rp200 triliun yang ditempatkan di Himbara untuk mendukung pembiayaan koperasi.

“Dana ini membuka ruang agar Koperasi Merah Putih lebih cepat memperoleh akses permodalan,” jelasnya.

Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi menambahkan, percepatan pembiayaan menjadi fokus utama. Evaluasi Kemenkop mencatat sebagian koperasi sudah beroperasi, namun masih membutuhkan penyempurnaan proposal, sarana, dan fasilitas.

“Insyaallah, akhir bulan ini pembiayaan dari Himbara sudah bisa dilakukan. Target awal sekitar 1.000 koperasi, dan akan dipercepat hingga 80 ribu Koperasi Merah Putih pada akhir tahun,” ujarnya.

Ahmad meminta dinas koperasi provinsi dan kabupaten/kota terus melakukan sosialisasi, pendampingan, dan memastikan seluruh proses berbasis digital melalui SIM Kopdes agar transparan dan akuntabel.

Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat sekaligus model kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. (*)