RAKYAT NEWS, MASAMBA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna Kantor DPRD Luwu Utara, Selasa (1/7/2025) tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Hamka Muslimin. Turut hadir Wakil Bupati Luwu Utara, Jumail Mappile, para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta seluruh anggota DPRD.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD menyatakan persetujuannya atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2024 untuk dibahas ke tahap selanjutnya.

Persetujuan ini menjadi langkah awal penting dalam rangka menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan anggaran daerah.

Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Hamka Muslimin, dalam sambutannya mengapresiasi kerja keras seluruh pihak, baik dari eksekutif maupun legislatif, yang telah berkontribusi terhadap kelancaran proses penyusunan dan penyerahan Ranperda ini. Ia berharap proses pembahasan lanjutan dapat berjalan secara konstruktif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tata tertib DPRD.

“Persetujuan seluruh fraksi terhadap Ranperda ini menjadi bukti sinergitas yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Harapan kami, pembahasan selanjutnya dapat dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab, sehingga menghasilkan dokumen pertanggungjawaban yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Hamka.

Sementara itu, Wakil Bupati Luwu Utara, Jumail Mappile, menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD dalam mengawal proses pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Utara senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan APBD secara efektif, efisien, dan transparan demi kepentingan pembangunan dan pelayanan publik.

“Kami berterima kasih atas sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Persetujuan terhadap Ranperda ini bukan hanya soal administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkap Jumail.