Pemprov Sulsel Raih WTP Empat Kali Berturut-turut, Komitmen Tata Kelola Keuangan

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali mencatatkan capaian membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Predikat tertinggi dalam audit keuangan negara ini diraih untuk keempat kalinya secara berturut-turut, setelah sebelumnya berhasil diperoleh sejak tahun 2021.

Raihan ini menegaskan bahwa laporan keuangan Pemprov Sulsel telah disusun secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menunjukkan tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI, Dede Sukarjo, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulsel yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (28/5/2025).

Laporan diterima oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, dan Wakil Gubernur Sulsel, Hj. Fatmawati Rusdi.

“Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, BPK menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai SAP, dengan tingkat pengungkapan yang memadai, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif,” ujar Dede Sukarjo dalam sambutannya.

Atas dasar tersebut, kata dia, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemprov Sulsel. Ia juga mengapresiasi konsistensi Pemprov dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan.

“Opini WTP ini bukan hanya soal angka, tapi mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik,” tegasnya.

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menyampaikan rasa syukur atas opini WTP ini dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi serta BPK RI yang telah menjalankan tugas konstitusionalnya dengan baik.

“Dengan penuh rasa syukur kami menerima hasil pemeriksaan ini. Raihan opini WTP kembali menjadi bukti nyata komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ucap Fatmawati dalam keterangannya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pencapaian ini bukan akhir dari proses, melainkan titik evaluasi untuk terus memperbaiki sistem yang ada. Fatmawati menekankan pentingnya tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

“Meski kita kembali meraih WTP, kita tidak boleh berpuas diri. Saya minta agar seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti. Tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel harus menjadi budaya dalam setiap aspek pemerintahan,” tegasnya.

Dengan pencapaian tahun ini, Provinsi Sulawesi Selatan berhasil mempertahankan opini WTP secara konsisten selama empat tahun berturut-turut, menegaskan komitmennya dalam membangun sistem good governance serta pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab. (*)