RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hingga Mei 2025, Sulsel telah mengusulkan 92 titik lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melampaui target nasional sebanyak 72 titik atau setara dengan 128 persen dari rencana.

Usulan ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat dan menjadi salah satu bentuk kesiapan daerah dalam mendukung percepatan program nasional tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, saat mengikuti rapat pemantapan pelaksanaan Program MBG secara virtual dari Rumah Jabatan Sekda Sulsel, Kamis (22/5/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dan diikuti seluruh Sekretaris Daerah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

“Harapan Bapak Presiden agar Program Makan Bergizi Gratis ini bisa segera dilaksanakan,” kata Tomsi Tohir dalam arahannya.

Kemendagri juga mendorong seluruh pemerintah daerah menyiapkan lahan yang akan dipinjam pakaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) guna mempercepat pelaksanaan program ini.

Setiap provinsi, kabupaten, dan kota diminta menyediakan minimal tiga titik lokasi. Upaya ini dinilai penting untuk memperluas jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Jufri Rahman menyampaikan bahwa dari 92 titik yang diusulkan Pemprov Sulsel, sebanyak 48 di antaranya merupakan lahan di bawah penguasaan langsung Pemerintah Provinsi, sedangkan sisanya merupakan aset kabupaten dan kota.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, atas arahan Bapak Gubernur, telah menyiapkan 92 titik. Dari jumlah itu, ada 48 titik di bawah penguasaan pemprov, dan sisanya berasal dari pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov Sulsel berharap agar Badan Gizi Nasional segera melakukan verifikasi terhadap lokasi-lokasi yang diusulkan, mengingat salah satu syarat pendirian SPPG adalah kedekatannya dengan pusat pendidikan serta jarak tempuh maksimal 20 menit untuk distribusi makanan ke sekolah.

“Setelah kami ajukan, kami berharap verifikasi segera dilakukan. Jangan sampai lokasi yang kami pilih justru tidak memenuhi syarat, misalnya terlalu jauh dari sekolah,” imbuhnya.

Untuk diketahui, sejauh ini di Provinsi Sulsel telah terbentuk 54 unit SPPG yang mencakup total penerima manfaat sebanyak 171.750 orang.

Dalam rapat tersebut, Sekda Sulsel turut didampingi oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Iqbal Najamuddin, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Iksan Iskandar, Kepala Dinas Sosial Sulsel Abdul Malik, serta perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel. (*)