RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menghadiri sekaligus membuka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 PT Bank Sulselbar yang berlangsung di Jasmine Hall, Hotel Claro, Makassar, Rabu (14/5/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat, para bupati dan wali kota dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan jajaran manajemen Bank Sulselbar.

Dalam forum ini, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi mendorong transformasi Bank Sulselbar agar terus berinovasi, memperkuat tata kelola, serta memainkan peran strategis dalam pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi Bank Sulselbar dengan arah kebijakan pemerintah provinsi dan daerah.

“Bank Sulselbar harus mampu bersinergi dengan visi dan misi pemerintah daerah serta menjadi prime mover (penggerak utama) di industri jasa keuangan daerah,” ujar Fatmawati.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Bank Sulselbar selama tahun 2024, terutama dalam menjaga stabilitas dan mendukung sektor UMKM di tengah dinamika ekonomi global. Menurutnya, inovasi menjadi kunci agar bank tetap unggul dan responsif terhadap tantangan zaman.

“Bank Sulselbar harus berani melakukan terobosan agar lebih kompetitif, adaptif, dan relevan dengan tantangan zaman,” tutur Fatmawati.

Fatmawati juga menyampaikan bahwa pelaksanaan RUPS bukan sekadar bentuk pertanggungjawaban manajemen, tetapi merupakan forum strategis untuk merancang masa depan perbankan daerah, terlebih dalam menghadapi era digitalisasi dan integrasi sistem keuangan nasional.

Dalam RUPS Tahunan, sejumlah keputusan penting disepakati, seperti pengesahan laporan keuangan Tahun Buku 2024, penetapan dividend payout ratio sebesar 65,13 persen, dan penetapan plafon dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk tahun 2025.

Sementara itu, RUPS Luar Biasa menyepakati restrukturisasi organisasi, termasuk pengangkatan Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel, Jufri Rahman, sebagai calon Komisaris Utama periode 2025–2029. Penetapan tersebut akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan lolos fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).