RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja spesifik ke Asrama Haji Embarkasi Makassar, Kamis (8/5/2025), guna memastikan kesiapan dan kualitas layanan kesehatan bagi jemaah haji musim 1446 Hijriah.

Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX, Dr. Nihayatul Wafiroh, yang hadir bersama sembilan anggota lainnya.

Dalam kunjungan tersebut, tim Komisi IX meninjau langsung fasilitas pendukung penyelenggaraan haji seperti dapur umum, poliklinik, dan kamar wisma yang digunakan jemaah sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan higienitas dan kelayakan fasilitas yang menunjang kesehatan calon jemaah.

“Kita tidak ingin ada jamaah yang berangkat dalam kondisi tidak sehat sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik di Tanah Suci,” ujar Nihayatul Wafiroh di sela-sela kunjungan.

Usai peninjauan, rombongan Komisi IX mengikuti forum diskusi bersama para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan haji yang berlangsung di Aula Wisma Safa Asrama Haji. Rapat tersebut dihadiri oleh Kakanwil Kemenag Sulsel sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Makassar, H. Ali Yafid, serta sejumlah pejabat lintas sektor.

Turut hadir dalam diskusi tersebut Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI Lucia Rizka Andalusia, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Makassar, Kepala BBPOM Makassar, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, dan Wakil Wali Kota Makassar.

Komisi IX menyampaikan apresiasi atas capaian Embarkasi Makassar yang dinobatkan sebagai embarkasi terbaik nasional pada 2024. Namun demikian, sejumlah catatan evaluatif juga disampaikan untuk perbaikan layanan, terutama pada sektor kesehatan.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP, Ahmad Safei, menyoroti keterbatasan fasilitas klinik di asrama. Ia mendorong agar Kementerian Kesehatan turut mengintervensi pembangunan klinik yang lebih representatif.

“Fasilitas klinik sudah oke, tapi tidak sebanding dengan kebutuhan jemaah. Harus ada intervensi, apalagi tahun ini ada program pembangunan rumah sakit dari Presiden Prabowo. Kami minta Embarkasi Makassar bisa menjadi salah satu lokasinya,” ujar Safei.

Sementara itu, Indah Kurnia (Fraksi PDIP), Tubagus Haerul Jaman (Fraksi Golkar), dan Ashabul Kahfi (Fraksi PAN) memberikan catatan terkait optimalisasi tugas petugas haji daerah (PHD) dan tenaga kesehatan haji (TKH). Indah menekankan pentingnya peran pengawasan kesehatan oleh PHD. Tubagus menyoroti kekurangan tenaga kesehatan per kloter yang berdampak pada pelayanan.

“Tahun 2002 satu kloter punya satu dokter dan dua nakes. Sekarang hanya satu dokter dan satu nakes. Dengan jumlah lansia yang tinggi, ini harus jadi perhatian,” tegas Tubagus.

Ashabul Kahfi justru mengusulkan penghapusan PHD dan menggantinya dengan tenaga kesehatan profesional. Menurutnya, PHD yang mayoritas pejabat daerah belum menunjukkan kinerja optimal dalam mendampingi jemaah.

“PHD sebaiknya dihapus saja, diganti dengan tenaga kesehatan. Sulit berharap banyak karena mereka pejabat eselon dua dan tiga. Justru mereka ini yang ingin dilayani,” tukas Ashabul.

Menanggapi masukan tersebut, Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Lucia Rizka Andalusia, menyatakan pihaknya akan menampung seluruh usulan sebagai bahan evaluasi perbaikan layanan haji ke depan.

“Kami mengimbau rumah sakit rujukan seperti RS Wahidin dan RS Tajuddin Halid untuk selalu siaga selama musim haji guna menangani jemaah yang mengalami gangguan kesehatan,” ujarnya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan DPR RI terhadap pelayanan publik, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji yang menyangkut keselamatan dan kenyamanan jemaah selama beribadah di Tanah Suci. (Rls)