Pemprov Sulsel dan BRIN Bahas Transformasi Digital untuk Tingkatkan Partisipasi Publik

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menerima kunjungan Tim Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik”, yang digelar di Ruang Rapat Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Bappelitbangda Sulsel, Selasa, (6/5/2025).

Kegiatan FGD ini melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel serta Tim Peneliti dari Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri dan BRIN.

Fokus diskusi diarahkan pada strategi mendorong partisipasi publik melalui platform digital serta penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tim Peneliti BRIN mengkaji berbagai aspek penting dalam penerapan digitalisasi pemerintahan daerah, termasuk tata kelola digital, kebijakan regulasi, kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan penganggaran yang mendukung akselerasi transformasi tersebut.

Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Sulsel, Ristati Rahayu, menyampaikan harapannya agar BRIN mampu memberikan kontribusi signifikan melalui kajian ilmiah yang aplikatif. Ia menilai, dengan kemampuan riset yang dimiliki BRIN, hasil FGD ini dapat melahirkan panduan konkret untuk mendukung inovasi digital pemerintahan daerah.

“Kami berharap agar BRIN dengan kapabilitas riset yang dimilikinya, dapat mengkaji secara komprehensif dan menghasilkan panduan praktis dalam bentuk tools yang akan menjadi pedoman bagi IPPD dalam melaksanakan transformasi digital,” ujar Ristati.

Senada dengan itu, perwakilan Diskominfo SP Sulsel, Andi Paisal, melaporkan perkembangan positif SPBE di Sulsel. Ia menyebutkan bahwa Indeks Kematangan SPBE Pemprov Sulsel terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Indeks tersebut naik dari 2,05 pada tahun 2021 dan 2022 (kategori Cukup), menjadi 3,09 pada 2023 (kategori Baik), dan mencapai 3,94 pada 2024 (kategori Sangat Baik).

“Kami telah melaporkan berbagai capaian digitalisasi, termasuk layanan publik, administrasi pemerintahan, keamanan informasi, dan integrasi data sektoral. Upaya manajemen keamanan informasi juga menjadi bagian dari tata kelola SPBE kami,” jelas Andi Paisal yang juga menjabat sebagai Jafung Prakom Ahli Muda sekaligus Ketua Tim Kerja Pengolahan Data dan E-Government pada Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) Diskominfo SP Sulsel.

Ia menambahkan bahwa capaian ini merupakan hasil dari evaluasi atas 47 indikator penilaian digitalisasi pemerintahan. Menurutnya, peningkatan indeks ini menjadi indikator kuat dari komitmen Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif berbasis teknologi.

“Komitmen itu ditunjukkan pula dengan telah tersusunnya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang menjadi panduan strategis Pemprov dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan digital,” imbuhnya.

Lebih lanjut, peningkatan indeks SPBE ini turut mendorong capaian positif pada Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sulsel. Tercatat indeks ini naik dari 66,16 (predikat B – Baik) pada 2022 menjadi 74,21 (predikat BB – Sangat Baik) pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 81,74 (predikat A – Memuaskan) pada 2024.

Dengan melihat tren positif ini, Andi Paisal berharap kegiatan FGD yang melibatkan BRIN ini mampu menghasilkan kajian mendalam dan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat digitalisasi pemerintahan di Sulsel.

“Dengan peningkatan yang signifikan pada kedua alat ukur indeks tersebut, ke depannya kami juga berharap adanya sinergi yang positif dari seluruh pihak, termasuk OPD lingkup Pemprov Sulsel dan semua tingkatan pemerintah daerah, dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih baik melalui digitalisasi dan reformasi birokrasi yang sejalan dengan Nawa Cita Presiden Prabowo,” tutupnya. (*)