RAKYAT NEWS, SULSEL – Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang diperluas untuk membahas sejumlah isu strategis, di antaranya langkah peningkatan keamanan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), jaminan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadhan 1446 H/2025 M, serta upaya pencegahan tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur yang meningkat di beberapa wilayah Jeneponto.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Bupati Jeneponto, Jum’at (21/2/2025) ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Jeneponto dan dihadiri oleh Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kementerian Agama, Ketua Bawaslu, serta para camat. Anggota Forkopimda masing-masing dihadiri Dandim 1425, Kabag. Ops dan Kasat Reskrim dari Polres Jeneponto, serta Kasi. Intelijen dari Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Dalam pembahasan terkait keamanan daerah, Pj Bupati H. Reza Faisal Saleh menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat guna mengantisipasi potensi gangguan ketertiban pasca putusan MK.

“Kita harus memastikan situasi tetap kondusif. Seluruh pihak harus bersinergi dalam menjaga stabilitas keamanan di Jeneponto,” ujarnya.

Sedangkan Dandim 1425 Jeneponto, Letkol Inf Muhammad Amin mengatakan perlunya antisipasi dan menghimbau masyarakat untuk menjaga suasana kondusif menyikapi hasil keputusan MK pada tanggal 24 Februari 2025 dengan tidak melakukan konvoi atau pawai yang bisa memprovokasi pihak lain, tegasnya.

Senada dengan hal tersebut baik pihak Polres maupun Kejaksaan mengharapkan dukungan masyarakat untuk menjaga suasana kondusif apapun hasil putusan MK terkait sengketa Pilkada Kabupaten Jeneponto.

Selain itu ditambahkan oleh Kabag. Ops Polres Jeneponto tentang kesiapan aparat keamanan baik dari anggota Polres Jeneponto maupun dukungan dari Kodim 1425 Jeneponto, serta BKO sebanyak 1 kompi dari Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan.

YouTube player