RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan, Taufan Pawe, kembali menjadi sorotan usai pernyataannya yang menyebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai beban negara. Hal itu disampaikan dalam rapat Komisi II DPR bersama pemerintah terkait efisiensi anggaran di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Komentar itu menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua PB IKAMI Sulsel, Andi Inamul Hasan. Ia menilai pernyataan Taufan Pawe bukan hanya keliru, tetapi juga menunjukkan sikap anti-rakyat.

Hasan menegaskan bahwa tenaga PPPK bukanlah beban negara, melainkan bagian penting dalam sistem pelayanan publik yang telah menyelamatkan banyak sektor dari kekurangan tenaga kerja.

“Sangat ironis seorang Taufan Pawe berbicara soal beban negara, padahal dirinya tidak memahami bahwa PPPK adalah bagian dari solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Mereka adalah tenaga profesional yang berkontribusi langsung bagi masyarakat,” tegas Hasan dalam keterangan tertulis yang diterima Rakyat News, Rabu (19/2/2025).

“Taufan Pawe menelan ludah sendiri. Bagaimana mungkin ia menyebut PPPK sebagai beban negara, sementara keluarganya sendiri, termasuk adik iparnya, Ervinna Rasyid, dan beberapa orang dekatnya lolos sebagai PPPK, ikut menikmati kebijakan ini? Ini adalah bentuk kemunafikan politik yang nyata!” imbuhnya.

Menurutnya, pernyataan Taufan Pawe semakin membuktikan bahwa ia tidak memahami peran PPPK dalam pembangunan bangsa.

“PPPK bukan beban negara, mereka justru menjadi solusi bagi krisis tenaga kerja di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik. Menghina mereka sama saja dengan menghina tenaga kerja yang setiap hari berjuang untuk masyarakat,” lanjut Hasan.

Hasan juga menyoroti bagaimana kebijakan PPPK seharusnya dilihat sebagai investasi jangka panjang bagi negara, bukan sekadar pengeluaran anggaran.

“Negara yang maju bukanlah negara yang pelit dalam mengembangkan sumber daya manusia. Justru mengalokasikan anggaran untuk PPPK adalah langkah strategis, bukan pemborosan,” tambahnya.

Pemimpin Harus Bijak, Bukan Asal Bicara

Hasan menekankan bahwa seorang politisi sekelas Taufan Pawe seharusnya lebih bijak dalam berbicara, terutama dalam hal yang menyangkut nasib ribuan tenaga kerja.

“Seorang pemimpin harus berbicara berdasarkan data dan solusi, bukan asal ceplas-ceplos menyalahkan tenaga kerja yang telah berkontribusi bagi bangsa. Jika ingin mengkritik sistem PPPK, berikan solusi yang konkret, bukan sekadar merendahkan mereka yang telah bekerja keras,” katanya.

Hasan menegaskan bahwa PPPK adalah bagian dari solusi dalam pembangunan Indonesia dan layak mendapatkan penghormatan.

“Taufan Pawe sebaiknya bercermin sebelum berbicara soal beban negara. Jika ada yang menjadi beban, itu adalah politisi yang tidak paham kebijakan dan hanya bisa bicara tanpa solusi. PPPK adalah aset bangsa, dan kita harus mendukung serta menghargai mereka,” tutupnya.