Kakanwil Ditjenpas Sulsel Lantik Enam Pejabat Administrator, Dorong Sinergi dan Adaptif

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Sebanyak 6 pejabat administrator Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Selatan, resmi dilantik dalam upacara yang berlangsung di Aula Pancasila, Kanwil Ditjenpas Sulsel, Jalan Sultan Alauddin 191A, Makassar. Senin, (10/2/2025).

Dalam amanatnya, Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan, Rudy Fernando Sianturi, menyampaikan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan mengajak seluruh jajarannya untuk memberikan dukungan penuh agar dapat menjalankan tugas dengan optimal.

“Mari kita sama-sama mendukung pejabat yang baru dilantik agar bisa segera beradaptasi dan menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rudy menekankan pentingnya adaptasi cepat, terutama bagi kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Ia meminta untuk segera melakukan mitigasi risiko serta mengidentifikasi dan mengantisipasi setiap permasalahan yang ada di masing-masing unit kerja.

“Segera lakukan mitigasi risiko, cari tahu permasalahan sekecil apa pun di UPT yang saudara pimpin, dan ambil langkah-langkah antisipatif,” tegas Rudy.

Selain itu, Ia juga menginstruksikan agar para pejabat segera membangun sinergi dengan aparat penegak hukum serta berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat dan mitra kerja lainnya.

“Khususnya untuk Lapas Bulukumba dan LPKA Maros, segera jalin koordinasi agar tugas dapat berjalan dengan lancar,” imbuhnya.

Rudy juga menegaskan kepada empat Kepala Bidang sebagai pejabat administrator yang baru dilantik untuk menjalankan tugas manajerial dengan baik.

“Bahwa saudara adalah ujung tombak, pondasi, sebagai pendukung tugas dan fungsi Kepala Lapas Kelas I Makassar. Bapak sudah ada pengalaman sebagai Ka. UPT, untuk itu dukung apa yang ditugaskan kepada saudara,” ucapnya.

Lebih lanjut, Rudy mengimbau kiranya di masa transisi ini, seluruh jajarannya menunjukkan kinerja terbaik agar masyarakat semakin percaya dan bangga terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.