Bertemu Hj Meity, Kakanwil Ditjenpas Sulsel Bahas Over Kapasitas dan Anggaran Pemasyarakatan
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Sulawesi Selatan, Rudy F Sianturi, menyambut kedatangan Anggota Komisi XIII DPR RI, Hj Meity Rahmatiah di kantornya. Mereka membahas tentang masalah over kapasitas dan anggaran pemasyarakatan.
Rudy menyampaikan pentingnya tidak melakukan pemotongan anggaran terhadap kebutuhan dasar tahanan terkait makanan, minuman, dan layanan kesehatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.
“Kami masih berada dalam satu gedung dengan dua kanwil lainnya ditambah satu bidang HAM. Saat ini, kami merupakan satuan kerja (satker) baru, namun masih belum memiliki anggaran,” kata Rudy.
Dalam pertemuan tersebut, Rudy menyampaikan harapannya agar tidak ada pemangkasan anggaran terhadap hak dasar warga binaan, khususnya terkait kebutuhan makan, minum, dan layanan kesehatan.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar ini sangat krusial bagi keamanan dan ketertiban di dalam Lapas maupun Rutan.
“Jika hak dasar warga binaan seperti makanan dan layanan kesehatan tidak terpenuhi dengan baik, maka bisa menjadi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas maupun Rutan,” tegasnya.
Ia juga memperhatikan masalah over kapasitas di Rutan dan Lapas wilayahnya, yang sebagian besar disebabkan oleh kasus narkotika. Untuk menghadapi masalah ini, Rudy mendorong pembahasan tentang kebijakan yang membedakan antara pengguna dan pengedar narkotika.
“Kami berharap ada perubahan regulasi, sehingga pengguna narkotika tidak langsung dipidana, melainkan direhabilitasi. Dengan demikian, over kapasitas di Lapas dan Rutan bisa ditekan,” tegasnya.
Rudy mengungkapkan bahwa jumlah tahanan di Rutan dan Lapas Sulawesi Selatan mencapai 11.272 orang, melebihi kapasitas hunian yang hanya mampu menampung 6.110 orang.
Hj. Meity dari Fraksi PKS dengan Dapil Sulsel 1 menerima masukan dari Rudy terkait anggaran dan over kapasitas akibat kasus narkotika. Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung pemenuhan hak dasar tahanan dan pembaruan sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan