RAKYAT.NEWS, SULSEL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto menggelar Rapat Koordinasi
Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto yang digelar di Hotel The Priemer, Jalan Sungai Kelara, Senin (22/7/2024).

Dalam acara tersebut hadir Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri, Ketua KPU Jeneponto, Asming Syarif bersama jajaran anggota komisioner dan staf KPU Jeneponto, Dandim 1425 Jeneponto Letkol Inf Muhammad Amin, Ketua Bawaslu Jeneponto, Muh Alwi dan Kabag Ops Polres Jeneponto Kompol Abdul Halim.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri nampaknya tidak main main dalam urusan netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Jeneponto jelang Pilkada serentak 27 November mendatang.

Pj Bupati Junaedi pun berjanji akan memberikan sanksi tegas ke ASN yang terbukti tidak netral di Pilkada.

“Terkait netralitas ASN, bahwa saya mohon maaf kepada seluruh jajaran di pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto, kalau mungkin di momen 27 November harus ada yang saya berikan Sanksi,” tegas Junaedi.

Kata dia, hadirnya di Jeneponto sebagai Penjabat Bupati tidak lain hanya mengenakan aturan yang ada dan memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik.

“Karena hadirnya saya sebagai penjabat yang hanya menjalankan sesuai aturan. Saya sudah minta ke Pak Kapolres, Ke Pak Kajari bahwa kita tindak tegas jika ada ditemukan melanggar,” katanya.

Selain itu, dampak sanksi kepada ASN yang terbukti tidak netral yakni berdampak pada promosi jabatannya nanti. Sebab akan menjadi catatan hitam ketika mengikuti lelang jabatan.

“Kalau ASN sudah mendapatkan putusan Inkrah di pengadilan tentu banyak hal yang sudah bisa kita lakukan acuan misalnya terkait promosi jabatan mereka,” ungkapnya.

Sementara Dandim 1425 Jeneponto Letkol Inf Muhammad Amin dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kodim 1425 Jeneponto bersama Polres Jeneponto akan menyusun strategi mulai dari sekarang agar daerah berjuluk Butta Turatea ini aman dan kondusif pada Pilkada 2024.

“Tentu dari setiap tahapan kami selalu pelajari dan susun strategi dan menyiapkan bagaimana pengamanannya. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kalau dilihat dari jumlah TPS saat ini cukup kurang dari pilpres atau pemilu sebelumnya sehingga tentu dengan kekuatan bersama Polres cukup memadai,” katanya.

Namun kata Ia, keamanan dan kelancaran Pilkada tidak sebatas di serahkan ke pihak keamanan melainkan harus semua pihak yang terlibat didalamnya

“Bukan hanya karena adanya kita, tapi tanggung jawab keamanan pengamanan ada di kita semua. Intinya visi misi kita semua bagaimana Jeneponto maju dan masyarakatnya Bahagia,” pungkasnya. (*)