“Tapi yang paling mendasar adalah tingkat literasi keuangan yang justru cenderung lemah di Sulsel, walaupun tingkat inklusi keuangan Sulsel mencatatkan prestasi melebihi nasional, sehingga butuh sentuhan khusus,” pungkasnya.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Salampua, menyebutkan, di tahun 2022 tingkat literasi keuangan Sulsel baru di angka 36,88 persen sedangkan nasional 49 persen.

Bahtiar meminta Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS intens melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan dan perbankan.

“Bagi saya, literasi keuangan penting. Literasi keuangan kita dapat semakin meningkat ketika empat lembaga negara ini beroperasi dengan baik di daerah ini. Jadi saya yakin literasi keuangan akan meningkat,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendukung rencana dibukanya dan penempatan kantor perwakilan LPS yang juga dibahas pada pertemuan ini.

Sedangkan, Pimpinan OJK Frederica Widyasari Dewi, menyampaikan apresiasinya atas penerimaan dan sambutan pada pertemuan ini.

“Alhamdulillah diterima luar biasa, saya sangat suprise dengan penyambutan ini dan Insya Allah ini membawa berkah untuk kita semua,” ucapnya.

Ia menjelaskan terkait peranan OJK. Sebelum adanya OJK, pengawasan sektor keuangan terpisah-pisah. Sehingga banyak kasus kejahatan memanfaatkan celah tersebut.

“Tidak saling berdiskusi dan ini fenomena seluruh dunia, akhirnya dibentuk OJK di mana pengawasan satu atap untuk pasar modal, perbankan, asuransi dan dana pensiun. Dan InsyaAllah koperasi yang open look masuk ke kita, kripto dan lain-lain itu masuk ke OJK. Di mana tugas OJK menjadi sangat besar,” paparnya.

Ia menjelaskan, potensi keuangan di Sulsel sangat besar. Melalui program OJK, misalnya dapat membantu untuk melakukan raising fund (menghimpun dana) untuk go public melalui pasar modal.