RAKYAT.NEWS, SULSEL – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Persatuan Penyelenggara Pelatihan Vokasi dan Kewirausahaan Indonesia (HP3VKI) Sulawesi Selatan (Sulsel), baru saja terbentuk. Zulkarnain Hamson menerima mandat dengan struktur kepengurusan yang lengkap. 

Baca Juga : Panwaslu Binamu Gelar Rakor Jelang Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP

Tugas pertama penerima mandat adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan melaporkan kepada Gubernur Sulsel, untuk persiapan pengukuhan yang direncanakan berlangsung pertengahan tahun 2023. Demikian ujar Masdaryanto, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HP3VKI via telepon, pada Sabtu (28/5/2023). 

“Audiensi dengan bapak Gubernur Sulsel untuk melaporkan pembentukan kepengurusan berdasarkan mandat yang telah kami kirimkan,” ujarnya.

Ketua DPP HP3VKI, Buyung Zulkifli, usai menemui Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia pekan kemarin, menyebutkan pembentukan DPD HP3VKI Sulsel, menggenapkan jumlah kepengurusan di 11 provinsi di Indonesia. 

“Kami sangat menaruh kepercayaan dan harapan kiranya HP3VKI Sulsel dapat berjalan lancar di bawah kendali pak Zulkarnain Hamson,” ujarnya.

Zulkarnain Hamson adalah dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Makassar, berlatar belakang praktisi jurnalis, dan aktif melakukan pelatihan kewartawanan di Sulsel. Disamping mengajar, juga tercatat sebagai instruktur nasional bidang media pada program Prakerja skema Bantuan Sosial (Bansos) dan tidak berbayar. Juga tercatat sebagai pengurus pada Asosiasi Instruktur Seluruh Indonesia (AISI) Kota Makassar.

Menurut Zulkarnain Hamson, kepengurusan DPD HP3VKI Sulsel berisi banyak profesional bidang pelatihan dan dosen-dosen dari sejumlah Perguruan Tinggi di Makassar. 

“Pada periode awal ini wajah pengurus didominasi dosen vokasi yang menjadi rekan saya dari sejumlah Pengurus Tinggi disamping instruktur,” ujarnya.

“Saya telah menyiapkan surat permohonan audiensi dengan bapak Gubernur Sulsel, untuk melaporkan kepengurusan kami,” ujarnya, Senin (29/5/2023). 

Rencananya akan dilanjutkan dengan persiapan pengukuhan dan Rapat Kerja (Raker) untuk mengantisipasi keberlanjutan program nasional di Sulsel.

“Kami juga akan mengagendakan pertemuan konsultasi dengan sejumlah Kepala Dinas (Kadis) terkait di Sulsel, sebagai bagian dari pembinaan organisasi,” paparnya.

Sembari menambahkan bahwa program nasional HP3VKI yang telah disepakati di Jakarta dengan Kementerian Desa terkait pelatihan media desa, untuk jajaran Kepala Desa (Kades) beserta staf.

Pada rapat perdana yang berlangsung di sekretariat Kompak di Maros, diputuskan segera melakukan koordinasi dengan calon pengurus HP3VKI di Kabupaten/Kota. Dengan estimasi sampai akhir tahun 2023, direncanakan pembentukan HP3VKI di 16 Kabupaten/Kota se Sulsel.

HP3VKI adalah organisasi yang menghimpun lembaga maupun pribadi yang memiliki kompetensi bidang praktisi (Vokasi). Berbadan hukum resmi, bekerjasama dengan tujuh kementerian dan telah terdaftar pada kantor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Kemenhum HAM RI). Sejak awal pembentukan hingga pekan terakhir Mei 2023, terus melakukan koordinasi dengan sejumlah Kementerian di Jakarta.